Rifan Financindo - Jakarta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) siang ini, Jumat (30/8/2019). Salah satu agenda rapat ialah pergantian pengurus perusahaan. Hasil RUPSLB memutuskan perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan. RUPSLB memberhentikan Komisaris M Ikhsan, Direktur Keuangan Said Reza, Direktur Komersial Danny Pradipta, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi Dilo Seno Widagdo. Kemudian mengangkat Redy Ferryanto sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Arie Nobelta Kaban sebagai Direktur Keuangan, Dilo Seno Widagdo sebagai Direktur Komersial, dan Christian H Siboro sebagai Komisaris Independen. Baca Juga :
Sementara, Gigih Prakoso tetap menjabat Direktur Utama PGN. "Ini wewenang pemegang sahan seri A tentunya ada alasan untuk itu, ini merupakan hasil review seri A," kata Gigih Prakoso. Kemarin, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, Kementerian BUMN belum mengusulkan pergantian direksi. Kementerian sendiri biasanya mengusulkan perubahan komisaris. "Dari kita nggak (perubahan), dari kita lebih banyak komisaris. Kalau komisaris dari stakeholders, kaya kemarin bank, ada stakeholders Kemenkeu. Kemenkeu ganti, kita ganti," katanya di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Kamis (29/8/2019). Namun, patut diketahui, di PGN ada sejumlah pemangku kepentingan terlibat. Salah satunya, PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham mayoritas. Pertamina, kata dia, bisa mengusulkan perubahan susunan pengurus PGN. Terkait hal ini, ia meminta untuk ditanyakan langsung ke Pertamina. "Kan Pertamina pemegang saham. Negara satu saham dwi warna, pemegang sahamnya kan Pertamina yang 65%. Bisa saja Pertamina mengusulkan," jelasnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik
0 Comments
PT Rifan Financindo - Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk pindah ibu kota ke Kalimantan Timur. Lokasi persisnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Timur.
Butuh dana Rp 466 triliun untuk mewujudkan pindah ibu tersebut. Jelas, itu bukan dana yang sedikit. Meski begitu, hingga saat ini belum tampak skema yang detil terkait pembiayaan pindah ibu kota tersebut. Lalu, skema apa yang bisa diambil pemerintah? Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menjelaskan pemakaian APBN murni tak memungkinkan untuk pemindahan ibu kota. Sebab, anggaran yang dibutuhkan besar sampai Rp 466 triliun. "Pertama murni APBN, APBN nggak mungkin, nggak punya uang. Dan kedua pemerintahan menghindari persetujuan DPR setiap tahun," kata Said kepada detikFinance, Rabu (28/8/2019). Said mengatakan, skema sewa juga sulit terlaksana. Sebab, swasta menghindari mekanisme pemeriksaan. "Maksudnya begini, swasta membangun semua. Kemudian, pemerintah menyewa tiap tahun sampai selesai. Itu biasanya swasta tidak mau karena tiap tahun dia diperiksa BPKP, BPK, KPK biasanya swasta nggak mau," jelasnya. Baca Juga :
Selanjutnya, build operation transfer (BOT) juga kemungkinannya kecil. Skema BOT sendiri seperti halnya membangun tol. Jadi, swasta membangun terlebih dahulu dengan masa pengelolaan tertentu. Kemudian, diserahkan ke pemerintah. "Kelihatannya swasta juga menghindari. Itu prospek untungnya kecil," kata Said. Pembiayaan paling memungkinkan ialah skema keempat atau tukar guling aset. Menurutnya, aset pemerintah akan dilepas pemerintah, lalu swasta membangunkan infrastruktur di ibu kota baru tersebut. "Dikasih swasta, dijual swasta, swasta membangunkan ganti itu," terangnya. Said Didu melanjutkan, ada risiko menggunakan skema tukar gulang ini. Sebutnya, terkait aset itu sendiri lantaran aset pemerintah di Jakarta merupakan aset bersejarah. Kemudian, ada risiko dalam pelaksanaannya. Terlebih, hanya sedikit orang atau grup pengembang yang punya dana besar. Biaya pemindahan ibu kota sendiri mencapai Rp 466 triliun. "Itu titik rawannya, kan ada dua tempat. Satu, proses ruislag yang ada di sini, aset yang ada. Kedua proses proyeknya, karena proyeknya dikerjakan sendiri, nggak lewat lelang," jelasnya. "Dan yang kemungkinan besar terjadi, karena yang punya uang triliunan rupiah kita tahu semua, tidak banyak orang. Bisnis properti kan hanya 5 group, Podomoro, Ciputra, Lippo, Sinarmas. Kan hanya itu 4 itu yang besar properti triliunan," tambahnya. Jika itu terjadi, dia bilang, aset bersejarah di Jakarta akan dikuasai para konglomerat. "Kalau itu terjadi maka ya, di antara mereka itu yang akan mengambilalih semua aset negara yang bersejarah itu," jelas Said. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendanaan dalam pemindahan ibu kota akan menggunakan 19% dari APBN. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN. "Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%-nya akan berasal dari APBN," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Jokowi bilang pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru. "Sisanya dari KPBU dan investasi swasta," katanya Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan membicarakan anggaran pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. "Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya," kata Sri Mulyani singkat di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (26/8/2019). Anggaran Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifan Financindo - Jakarta Demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran untuk semua golongan. Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.
Penyesuaian tarif iuran diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI. Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500. Selain menaikkan iuran, Sri Mulyani juga akan menambal kembali defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 13,56 triliun hingga akhir 2019. Dari mana asal dananya? Dan kenapa Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mau menambal lagi? Simak fakta-faktanya di sini: Baca Juga :
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit lagi tahun ini. Hal ini dikarenakan besaran iuran yang terbilang rendah. "BPJS Kesehatan masih akan bolong tahun ini," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sri Mulyani membuka opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya berbagai langkah sudah ditempuh demi menekan defisit BPJS Kesehatan. Sri Mulyani mengatakan, dengan dilakukan kenaikan iuran sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maka BPJS Kesehatan hanya bisa menutup defisit di 2020. "Menyelamatkan BPJS satu tahun itu asumsi tagihan bolong 2019 clean. Rp 32 triliun estimasi defisit harus ditutup dulu kemudian iuran ini baru akan bisa membantu BPJS 2020 namun 2021 defisit lagi," ujar Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan yang baru sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1. Angka itu lebih besar dibandingkan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). "Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019). DJSN mengusulkan kepada pemerintah besaran iuran yang akan diberlakukan pada 2020 yakni Peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 42.000 per jiwa atau meningkat Rp 19.000 dari yang berlaku sekarang Rp 23.000 per jiwa. Untuk iuran peserta penerima upah (PPU) badan usaha sebesar 5% dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta atau naik dari yang sebelumnya Rp 8 juta. Sedangkan iuran PPU pemerintah sebesar 5% dari take home pay (TKP) dari yang sebelumnya 5% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Untuk yang PPU pemerintah dan badan usaha, persentase 5% akan ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 4% dan peserta sebesar 1%. Selanjutnya, iuran untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 1 menjadi Rp 120.000 dari sebelumnya Rp 80.000 per jiwa. Kelas 2 menjadi Rp 75.000 per jiwa dari yang sebelumnya Rp 51.000 per jiwa. Kelas 3 menjadi Rp 42.000 dari yang sebelumnya Rp 25.500 per jiwa. Khusus yang PBPU, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku mengusulkan lebih besar, untuk kelas 2 menjadi Rp 110.000 per bulan, dan kelas 1 Rp 160.000 per bulan. Sedangkan kelas 3 tetap sama sebesar Rp 42.000 per bulan. Sri Mulyani bakal menyuntik BPJS Kesehatan lagi sebesar Rp 13,56 triliun. Hal itu diusulkan dirinya sebagai solusi menambal tekor keuangan BPJS Kesehatan. Dia menjelaskan, usulan suntikan modal sebesar Rp 13,56 triliun berasal dari penyesuaian iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa dan berlakunya penyesuaiannya pada Agustus 2019. Jika dihitung, kata Sri Mulyani maka tambahan modal yang ditanggung atas usulan penyesuaian iuran PBI pemerintah pusat pada Agustus hingga akhir tahun ini sebesar Rp 9,2 triliun. Sedangkan untuk PBI daerah sebesar Rp 3,34 triliun. Serta penyesuaian iuran PPU pemerintah yang berlaku Oktober 2019. "Dengan demikian BPJS akan mendapatkan cash tambahan Rp 13,56 triliun," tegas Sri Mulyani. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pagi ini mengalami pelemahan. Bila sore kemarin dolar AS berada di rentang Rp 14.255, pagi ini posisinya di Rp 14.230. Bila ditarik dalam rentang 5 hari perdagangan, posisi dolar AS ini cukup moderat dengan posisi terendah di Rp 14.179 pada perdagangan 23 Agustus. Sementara posisi tertinggi ada di Rp 14.271 yang terjadi pada perdagangan 22 Agustus 2019. Baca Juga :
Laju pelemahan dolar AS pagi ini diiringi tren penguatan terbatas Indeks Harga Saham gabungan. Pada pra perdagangan, IHSG bertambah 31,136 poin (0,5%) ke 6.245. Sedangkan pada pembuka perdagangan Selasa (27/8/2019), IHSG melanjutkan penguatan 30 poin (0,48%) ke 6.244,584. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Dolar AS tergelincir setelah rilis data yang menunjukkan terjadinya kontraksi dalam sektor manufaktur AS. Saat berita ini ditulis pada Kamis (22/Agustus) malam, Indeks Dolar (DXY) diperdagangkan di 98.20, turun tipis 0.06 persen dalam time frame harian. Para trader tampaknya masih wait-and-see menjelang pernyataan Ketua The Fed dalam simposium Jackson Hole.
PMI Manufaktur AS Versi IHS Markit TerkontraksiDi tengah kemelut perdagangan AS-China, IHS Markit melaporkan bahwa data preliminary PMI Manufaktur AS jatuh dari level 50.4 ke level 49.9 pada bulan Agustus 2019. Angka yang sudah masuk dalam teritori kontraksi tersebut juga berada di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan ke level 50.5. Ini merupakan kontraksi sektor manufaktur yang pertama kalinya sejak September 2009. Penyebabnya adalah jebloknya komponen New Orders ke level terendah dalam 10 tahun. Baca Juga :
Sektor manufaktur sejatinya merupakan salah satu andalan dari pemerintahan Trump untuk memperoleh pendapatan negara. Namun, perang dagang AS-China yang berlarut-larut, perlahan menggerus sektor menjanjikan tersebut. Tak hanya Markit, data dari Institute for Supply Management (ISM) yang dianggap lebih berpengaruh terhadap USD, juga melaporkan perlambatan aktivitas manufaktur di Amerika Serikat selama tiga bulan hingga Juli. Menantikan Pidato Powell Di WyomingPenurunan Dolar AS malam ini tertahan oleh penantian pasar terhadap komentar para pejabat The Fed, khususnya Ketua Jerome Powell di Simposium Jackson Hole hari ini. Pagi tadi, notulen FOMC sudah dirilis, tetapi juga tidak mempengaruhi Dolar AS secara signifikan. Notulen FOMC menunjukkan bahwa pemotongan suku bunga The Fed Juli lalu hanyalah sebuah kebijakan pencegahan dan tak akan berlanjut menjadi sebuah siklus pelonggaran moneter. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : seputarforex PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifan Financindo - Dolar Kanada menguat terhadap Dolar AS di sesi perdagangan Rabu (21/Agustus) malam ini, setelah data inflasi Kanada dilaporkan menguat. Saat berita ini ditulis, USD/CAD diperdagangkan di 1.3279, turun 0.28 persen dari posisi sebelumnya dan memangkas hampir separuh dari kenaikan pesat 0.73 persen pada tanggal 14 Agustus.
Inflasi Konsumen Kanada NaikData Inflasi Konsumen (CPI) Kanada merupakan salah satu data yang berdampak tinggi pada mata uang Kanada. Dalam basis bulanan (MoM), CPI untuk bulan Juli 2019 naik dari -0.2 persen menjadi 0.5 persen. Hasil tersebut lebih tinggi daripada ekspektasi kenaikan yang hanya ditempatkan di level 0.1 persen. Baca Juga :
Inflasi (CPI) Kanada Consumer Price Index (CPI) adalah tingkat inflasi atau perubahan harga rata-rata di tingkat konsumen pada sejumlah jenis barang dan jasa tertentu. Indikator fundamental ini sering dijadikan patokan untuk menentukan kebijakan ekonomi di suatu negara. Selengkapnya Dolar Kanada Menguat Setelah Harga Minyak NaikSelain karena data inflasi Kanada yang menggembirakan, penguatan Dolar Kanada hari ini juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia, dengan harga minyak futures AS CLC1 yang naik 1.4 persen menjadi $56.94 per barel. Bullish harga minyak rupanya terjadi setelah AS melaporkan penurunan persediaan minyaknya. Minyak merupakan salah satu ekspor utama Kanada, sehingga penguatan harga komoditas tersebut akan berimbas pada naiknya minat investor untuk kembali membeli Loonie (sebutan lain mata uang Kanada). Meski demikian, penguatan Dolar Kanada kali ini dinilai masih rentan, karena kekhawatiran terhadap resesi global belum sirna. Jumat pekan ini, Kanada akan melaporkan data Penjualan Ritelnya. Para analis Reuters memperkirakan adanya penurunan sebanyak 0.1 persen dalam data tersebut. Oleh karena itu, kebijakan moneter BoC selanjutnya perlu diperhatikan, mengingat data Penjualan Ritel juga mempengaruhi pertimbangan bank sentral dalam menentukan kebijakan. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : seputarforex Rifan Financindo - Jakarta Pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah pusat bakal ikut pindah ke ibu kota baru negara di Kalimantan. Pemerintah mengatakan keluarga PNS akan diikutsertakan. "Membawa keluarga. (Alasannya) tentunya ya lebih mereka dekat dengan keluarganya kan. Masa bolak-balik ke Jakarta-Kalimantan," kata Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (22/8/2019). PNS, termasuk anggota legislatif dan yudikatif beserta keluarganya yang akan pindah, lanjut dia sebanyak 884.840. Jika keluarga tak dihitung jumlahnya sekitar 200 ribuan PNS termasuk legislatif dan yudikatif Baca Juga :
Ibu kota baru negara ini sendiri kata dia didesain untuk 1,5 juta penduduk. Artinya yang akan pindah belum melebihi batas tersebut. "Iya kalau ASNnya saja sekitar 200 ribu kan. Tapi bukan hanya dari eksekutif, termasuk anggota legislatif dan anggota yudikatif. Jadi ibu kotanya didesain sekitar 1,5 juta," sebutnya. "Memang desain kita itu ya ASN membawa keluarganya, anak istri satu keluarga. Tiap pegawai memiliki anggota keluarga. Itu totalnya sekitar 884.840, jadi sekitar 900an ribu lah (yang pindah ke ibu kota baru)," jelasnya. Hanya saja mengenai biaya kepindahan para PNS dan keluarganya belum dibahas. Dia belum bisa mengatakan, apakah biayanya ditanggung pemerintah atau menggunakan skema lain. "Kita belum sampai detail itunya ya, pembiayaan (kepindahan PNS) ini," tambahnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik rencana pemerintah untuk pindah ibu kota. Menurutnya, itu wacana itu tidak masuk akal.
Fahri bilang, untuk pindah ibu kota banyak undang-undang yang harus diubah, bahkan jumlahnya puluhan. Sehingga, prosesnya akan sangat panjang. "(Pindah ibu kota) Dia harus berupa undang-undang, tapi undang-undang yang diubah banyak, ada puluhan undang-undang yang harus diubah gara-gara ini. Dan itu harus datang ke DPR-nya, bawa undang-undang, naskah akademiknya, nanti DPR sosialisasikan ke masyarakat, masyarakat terima apa nggak, panggil para pakar. Ini panjang ceritanya. Maka nyaris perpindahan ibu kota tidak masuk akal," paparnya di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Rabu (21/8/2019). Menurutnya, yang mesti dipindah ialah kantor pemerintah. Hal itu sebagaimana konsep Presiden Soeharto. "Makanya saya bilang, jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang, dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota, pindahin kantor pemerintahan," ungkapnya. Baca Juga :
Dia pun mencontohkan, jika kantor pemerintahan yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sering dikunjungi pejabat daerah, maka Kemendagri yang harus dipindah. "Dan yang pindah nggak bisa simbol negara kaya Istana, DPR, ini kantor pemerintah aja. Bahkan kalau memang mau kantor pemerintah yang paling banyak didatangi pejabat daerah namanya Kemendagri, Kemendagrinya saja dipindahin ke mana gitu supaya orang jangan datang ke Jakarta. Itu bisa, itu sih bukan memindahkan ibu kota, mindahin kantor doang. Jadi yang diperlukan mindahin kantor bukan mindahin ibu kota. Salah nih cara berpikirnya," tutupnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifan Financindo - Jakarta Perum Perumnas (Perumnas) menggelar pameran hunian murah dengan tawaran menarik. Pengembang perumahan milik negara ini menawarkan hunian mulai dari Rp 280 juta, cocok buat generasi milenial.
"Daya beli kita lihat sekarang gajinya Rp 4-8 juta. Itu memang untuk menyasar generasi muda yang mungkin baru bekerja di tahun-tahun pertama, setelah mereka menyelesaikan pendidikannya," kata Direktur Pemasaran Perum Perumnas Anna Kunti Pratiwi di Central Park Mall, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Pihaknya menyelenggarakan pameran perumahan yang digelar mulai hari ini hingga 25 Agustus 2019 di Terra Atrium, Central Park Mall, Jakarta. Dia mengatakan pihaknya menawarkan rumah dengan harga rata-rata Rp 500 jutaan. "Kalau harga untuk produk kami berkisar antara Rp 280 juta sampai Rp 800-900 jutaan karena luasnya, tapi rata-rata sekitar Rp 500-600 jutaan. Tapi jangan lupa masih ada yang Rp 280 jutaan," kata dia. Baca Juga :
Anna mengatakan, dari tiap proyek hunian yang dikembangkan, 25% unitnya untuk FLPP. Tentu harganya berbeda dibandingkan yang komersial. "Di setiap produk pengembangan Perumnas ada subsidinya. Sudah disampaikan Pak Bambang (Dirut Perum Perumnas) ada 20-25% dari tiap proyek yang dikembangkan Perumnas adalah produk subsidi, FLPP," jelasnya. Melalui skema FLPP, dia menambahkan rumah tapak dijual tak lebih dari Rp 140 juta dan untuk rumah vertikal tak lebih dari Rp 250 juta. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Pada pekan kedua bulan ini, pasangan mata uang NZD/USD terjerembab di level terendah sejak Januari 2016. Hingga saat ini, Dolar New Zealand belum mampu beranjak karena pekatnya kekhawatiran pelaku pasar mengenai prospek pertumbuhan ekonomi global dan polemik perang dagang. Saat berita ditulis menjelang akhir sesi Asia (19/8), NZD/USD diperdagangkan di kisaran 0.6419.
Grafik NZD/USD Monthly via Tradingview.com Sejumlah laporan yang dirilis akhir pekan lalu memberikan sinyal positif, tetapi belum mampu mendongkrak minat risiko pasar. Penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, mengatakan bahwa perwakilan AS dan China akan berjumpa lagi dalam 10 hari ke depan, dan "jika rapat para deputi itu membuahkan hasil...kami berencana mendatangkan China ke AS" untuk memajukan negosiasi. Meski demikian, belum ada konfirmasi apapun dari China. Beijing tampaknya masih menantikan tanggal efektif kenaikan tarif impor AS berikutnya sebagai momen untuk meluncurkan tindakan balasan. Baca Juga :
Miles Workman, ekonom senior ANZ, mengatakan bahwa perekonomian Jerman telah mengalami kontraksi pada kuartal kedua dan indikator mengisyaratkan pertumbuhan lemah ke depan, sehingga "tak heran jika kekhawatiran mengenai resesi telah meningkat." Workman menilai pemerintah New Zealand juga bisa menggunakan stimulus fiskal untuk menanggulangi risiko perlambatan ekonomi. Sebagaimana dilansir oleh New Zealand Herald, ia mengungkapkan, "Dengan sejumlah peringatan resesi terpicu di seluruh dunia, sekarang tampaknya waktu yang bagus untuk mulai merencanakan bagaimana cara terbaik untuk meluncurkannya." Stimulus fiskal memiliki karakter berbeda dengan stimulus moneter. Stimulus fiskal berada di bawah kewenangan langsung pemerintah, misalnya menggalakkan pembangunan infrastruktur, pemangkasan pajak, pemberian subsidi untuk sektor industri tertentu, dan lain sebagainya. Stimulus fiskal identik dengan peningkatan defisit anggaran negara dan utang publik dalam jangka panjang, sehingga melahirkan risiko politik bagi rezim pemerintah yang melaksanakannya. Namun, stimulus fiskal secara moderat berpotensi mendorong penguatan nilai tukar dalam jangka pendek, karena menciptakan suasana lebih kondusif untuk pebisnis dan investor. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : seputarforex |
Archives
September 2021
Categories |