Rifanfinancindo - Jakarta Beberapa waktu terakhir financial technology (fintech) ilegal ramai diperbincangkan. Pasalnya fintech ini sudah 'memakan' banyak korban. Fintech abal-abal itu memberikan bunga yang sangat tinggi hingga penagihan yang meresahkan. Supaya tidak terjebak dengan fintech abal-abal itu berikut ciri fintech ilegal yang harus diperhatikan. Ketua satuan tugas waspada investasi Tongam L Tobing menjelaskan fintech ilegal dalam praktiknya memiliki kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya bisa dikenali. Baca juga:
Misalnya dalam aplikasi keterangan perusahaan tidak jelas. "Ada beberapa ciri utama, selain tidak terdaftar di OJK, ciri fintech ilegal antara lain, Kantor dan pengelola tidak jelas atau sengaja disamarkan," kata Tongam saat dihubungi detikFinance, Jumat, (30/12/2018). Kemudian proses pencairan pinjaman sangat cepat. Hanya dengan identitas seperti KTP pengguna layanan bisa langsung mendapatkan dana yang diinginkan. Tongam menjelaskan hal itu berbeda dengan fintech legal yang sudah terdaftar di OJK. Fintech legal melakukan analisa selama beberapa hari sebelum memutuskan pengajuan kredit masyarakat. Kemudian fintech ilegal ini juga melakukan kegiatan yang merugikan. Seperti mengintip daftar kontak pada handphone pengguna. Baca juga:
"Biasanya mereka menyalin semua kontak HP yang dapat digunakan untuk intimidasi pada saat penagihan," ujarnya. Menurut Tongam, fintech abal-abal ini juga memasang bunga yang sangat tinggi untuk menjerat nasabahnya. Kemudian denda yang diberikan juga seperti tak ada batasan. Saham yang masih jajaran top losers di antaranya, United Tractors (UNTR) turun Rp 1.600 ke Rp 27.750, Pabrik Kertas Tjiwi Kimia turun Rp 400 ke Rp 11.950, Indah Kiat Pulp and Paper (INKP) turun Rp 375 ke Rp 11.325, dan Indocement Tunggal Prakasa (INTP) turun Rp 325 ke Rp 19.775. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Baca juga :
2 Comments
PT Rifan financindo - Jakarta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebutkan isu sektor lingkungan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah rampung. Isu sektor lingkungan yang dimaksud adalah membuat roadmap (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan sampai 2024.
"Sudah selesai, tadi sudah saya laporin bapak (presiden), kalau saya sudah lapor presiden ya sudah berarti," kata Siti di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Baca juga:
Siti menyebut, dalam minggu depan diharapkan izin tersebut diterbitkan. Sehingga, urusan sektor lingkungan yang berkaitan dengan IUPK sudab rampung. "Hari ini saya kasih kopi surat, minggu ini atau minggu depan paling telat dia beresin. Yang KLHK sudah selesai, tinggal nunggu Pak Gubernur saja," ujar dia. Baca juga:
Mengenai roadmap pengelolaan limbah dan lingkungan untuk PT Freeport, maka setiap tahunnya ada pengurangan limbah atau tailing yang berasal dari kegiatan produksi tambangnya. Siti mengungkapkan, produksi total soluble solid (TTS) berdasarkan roadmap sampai 2024 pun masih jauh dari surat keputusan (SK) menteri yang produksi tailingnya harus 200 TTS mg/L. Dari produksi PTFI sebesai 160 ribu ton per hati maka pengelolaan limbah tailing per tahun 18.519 TSS (mg/L). Di roadmap, tingkat TTS setelah pengurangan akan sebesar 15.716 TSS (mg/L) di 2019. Anga tersebut terus menurun dan pada 2024 menjadi 11.086 TTS (mg/L). "Roadmapnya sampai 2024 dulu, karena dia sambil bertahap, karena dia banyak yang mesti diselesaikan kan, bagaimana menurunkan tailingnya itu bisa keliatan di sini," kata Siti. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan financindo Sumber : finance.detik Baca juga :
Rifan financindo - Kontrak minyak WTI mengakhiri sesi perdagangan Selasa kemarin (20/11) dengan penurunan sebesar $3.77 atau -6.6 persen, dan berakhir di level $53.43 per barel. Sebelumnya, minyak WTI bahkan sempat menyentuh kisaran $52.77 yang merupakan level terendah sejak Oktober 2017.
Harga minyak WTI menghadapi masa suram setelah aksi sell-off sebanyak 946,000 kontrak bulan depan, melebihi rata-rata transaksi harian di lebih dari 10 bulan terakhir, dan menorehkan rekor Volume harian terbesar kedua sepanjang tahun 2018. Dari awal Oktober hingga saat ini, minyak WTI telah telah turun lebih dari 30 persen. Baca juga:
Penurunan serupa juga terjadi pada minyak Brent, yang melemah sebesar $4.26 atau -6.4 persen pada kisaran $62.53 per barel. Harga tersebut berada di dekat level terendah sejak Desember 2017. Namun saat berita ini diupdate pada pukul 09:04 WIB, harga minyak Brent sudah sedikit menguat ke level $63.14. Baca juga:
Pasokan Minyak Melimpah, OPEC Berniat Turunkan ProduksiSemakin merosotnya harga minyak terjadi akibat produksi minyak mentah AS yang meningkat 25 persen di tahun ini. Akan tetapi, ketegangan perdagangan AS-China yang ikut menambah risiko perlambatan global juga berpengaruh terhadap permintaan minyak. Dalam upaya meredam penurunan lanjutan, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan berencana memangkas produksi hingga 1.4 juta bph pada pertemuan 6 Desember mendatang. Di sisi lain, The International Energy Agency (IEA) telah memperingatkan OPEC terkait upaya pemangkasan produksi, yang dapat memicu melambungkan harga minyak dan berpotensi mengikis konsumsi. Ikut Terseret Pelemahan Bursa SahamPenurunan harga minyak mentah pada hari Selasa kemarin juga ikut terpengaruh oleh aksi sell-off bursa saham AS dan kawasan Asia, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap laba perusahaan, meningkatnya biaya pinjaman, dan risiko perlambatan momentum pertumbuhan global. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan financindo Sumber : finance.detik Baca juga :
Rifanfinancindo - Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang terus berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Selamat kepada Bapak Gubernur BI dan segenap jajaran BI bahwa di tengah gejolak global yang terus mengguncang kita, BI terus membela kurs rupiah," kata Jokowi saat membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Selasa (27/11/2018). Jokowi menyadari, yang dilakukan BI dalam menstabilkan nilai rupiah bukan lah perkara yang mudah. Karena hal itu dilakukan setiap hari. Baca juga:
"Saya tahu BI melakukan intervensi pasar, menaikkan suku bunga guna stabilkan kurs rupiah terhadap US$. Dan alhamdulillah dalam dua tiga minggu terakhir, rupiah menguat signifikan dan kemarin saya lihat sudah kembali pada kisaran Rp14.500 per dolar," ujar dia. Selain itu, Jokowi juga menyebut langkah Bank Sentral Indonesia itu menaikkan suku bunga acuan pun patut diacungi jempol karena ekonomi dunia tengah dilanda ketidakpastian. Baca juga:
Keputusan menaikkan suku bunga pun disambut baik oleh pasar lantaran bertolak belakang dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas ekonom memprediksi Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan. "Dan persepsinya, BI menunjukkan ketegasan, determinasinya untuk membentengi rupiah. Dan mungkin dalam bahasa keseharian kita, ya bisa saja disebut taringnya BI keluar. Keberanian seperti ini yang kita butuhkan di saat menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini kita lihat banyak ketidakpastian," ungkap Jokowi. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Baca juga :
PT Rifan financindo - Jim Cramer, seorang pembawa acara Mad Money CNBC yang sekaligus mantan hedge fund dan penulis buku investasi terlaris, menjelaskan bahwa menaikkan suku bunga di awal tahun depan justru berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi AS. Menurut Cramer, ada 8 alasan bagi The Fed untuk menghentikan rencana kenaikan suku bunga (Rate Hike) tiga kali pada tahun 2019 mendatang:
"Sell-off (pasar saham) hari ini (Kamis lalu) memberikan alasan bagi Ketua The Fed Jerome Powell untuk menaikkan suku bunga sekali lagi pada bulan depan, dan kemudian menghentikannya sesaat," tutur Cramer. Baca juga:
Selain itu, jebloknya harga minyak bisa menjadi sinyal deflasi. The Fed tak dapat mengabaikan hal ini dalam mengambil kebijakan. Menurut Cramer, dalam beberapa waktu ke depan, data inflasi AS diprediksi menurun.
Rifanfinancindo - Kontrak minyak WTI mengakhiri sesi perdagangan Selasa kemarin (20/11) dengan penurunan sebesar $3.77 atau -6.6 persen, dan berakhir di level $53.43 per barel. Sebelumnya, minyak WTI bahkan sempat menyentuh kisaran $52.77 yang merupakan level terendah sejak Oktober 2017. Harga minyak WTI menghadapi masa suram setelah aksi sell-off sebanyak 946,000 kontrak bulan depan, melebihi rata-rata transaksi harian di lebih dari 10 bulan terakhir, dan menorehkan rekor Volume harian terbesar kedua sepanjang tahun 2018. Dari awal Oktober hingga saat ini, minyak WTI telah telah turun lebih dari 30 persen. Baca juga:
Pasokan Minyak Melimpah, OPEC Berniat Turunkan Produksi Semakin merosotnya harga minyak terjadi akibat produksi minyak mentah AS yang meningkat 25 persen di tahun ini. Akan tetapi, ketegangan perdagangan AS-China yang ikut menambah risiko perlambatan global juga berpengaruh terhadap permintaan minyak. Baca juga:
Dalam upaya meredam penurunan lanjutan, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan berencana memangkas produksi hingga 1.4 juta bph pada pertemuan 6 Desember mendatang. Di sisi lain, The International Energy Agency (IEA) telah memperingatkan OPEC terkait upaya pemangkasan produksi, yang dapat memicu melambungkan harga minyak dan berpotensi mengikis konsumsi. Ikut Terseret Pelemahan Bursa SahamPenurunan harga minyak mentah pada hari Selasa kemarin juga ikut terpengaruh oleh aksi sell-off bursa saham AS dan kawasan Asia, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap laba perusahaan, meningkatnya biaya pinjaman, dan risiko perlambatan momentum pertumbuhan global. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : Seputarforex Baca juga :
PT Rifan financindo - Jakarta Pemerintah mensosialisasikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam aturan tersebut juga diatur soal sanksi. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, bagi wajib bayar yang tidak patuh dengan aturan PNBP bakal dikenakan hukuman pidana, mulai dari kurungan penjara hingga bayar denda. Sanksi pertama diberikan bagi wajib bayar yang yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar. "Sanksi, untuk denda empat kali jumlah PNBP terutang atau bisa kena pidana paling singkat 2 tahun, dan paling lama 6 tahun kepada waba-nya (wajib bayar)," sebutnya dalam acara sosialisasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Baca juga:
Sanksi berikutnya ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar. "(Sanksinya) dimungkinkan ada denda pidana paling banyak Rp 1 miliar atau kurungan pidana kurungan paling lama 1 tahun," jelasnya. Baca juga:
Disamping pemberian sanksi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dalam UU PNBP juga diatur mengenai hak bagi si wajib bayar, di mana mereka bisa meminta keringanan, penundaan, atau pengangsuran, hingga pengurangan pembayaran. Tentunya dengan syarat tertentu. "Kan bisa diatur, ditunda, dikurangi selama mengajukan keberatan. Ini fair treatment, antara wajib bayar dengan pengelola itu seimbang," tambah Mardiasmo. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan financindo Sumber : finance.detik Baca juga :
Rifan financindo - Jakarta Pemerintah memperbarui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Sebelumnya disebut dalam kebijakan itu, ada 54 bidang usaha yang boleh 100% menggunakan penanaman modal asing (PMA) alias dibebaskan dari daftar negatif investasi (DNI).
Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso dari 54 bidang usaha hanya 25 saja yang sudah dipastikan boleh dimiliki asing hingga 100%. Baca juga:
"Kalau 25 itu betul, 25 bidang usaha itu dari PMA yang tadinya 51%, 60%, sampai yang 95%. Begitu dua tahap ini, 2014-2016 itu masih nol investasinya, kita naikkan jadi 100%," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11/2018). Jadi, 54 bidang usaha itu dibagi ke 5 kelompok, di antaranya kelompok yang keluar dari UMKM, yang lepas dari kewajiban kemitraan, hingga yang tidak perlu lagi izin khusus. Baca juga:
"Terminologi keluar itu kan pengertiannya banyak, salah satunya saja PMA bisa 100%," sebutnya. Lebih rinci dia menjelaskan, ada 4 bidang usaha yang tidak perlu lagi dicadangkan UMKM, 1 yang tidak perlu lagi mengusung kemitraan. Lalu ada 3 bidang usaha jasa yang tadinya 100% hanya boleh PMDN juga diperbolehkan ke asing. "Terus yang ke empat itu, 17 (bidang usaha) yang tadinya perlu rekomendasi menjadi tidak perlu. Itu maksudnya dikeluarkan. Bukan terus 54 PMA semua," tambahnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan financindo Sumber : finance.detik Baca juga :
Rifanfinancindo -Dalam pidatonya di Dallas, Kamis (15/November) dini hari tadi, Ketua The Fed Jerome Powell menunjukkan keyakinannya akan kekuatan ekonomi AS. Menurutnya, pasar juga harus mengetahui bahwa bank sentral dapat menaikkan suku bunga kapan saja di tahun 2019. Baca juga:
Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat, Tetapi AS KuatDalam sesi tanya jawab, Powell membenarkan bahwa ekonomi global memang tidak tumbuh secepat tahun lalu. Namun demikian, ekonomi AS secara keseluruhan masih baik. Powell mendeskripsikan bahwa pertumbuhan global memang sedang melambat, tetapi perlambatan ini bukanlah masalah besar. "Saya sangat senang dengan (kondisi) ekonomi AS saat ini," kata Powell dalam wawancaranya dengan dengan Presiden Fed Dallas, Robert Kaplan. "Kebijakan kami (bank sentral) adalah bagian dari alasan mengapa ekonomi kita sebaik sekarang ini." Optimisme Powell tersebut diterjemahkan sebagai indikasi kelanjutan komitmen The Fed untuk menaikkan suku bunga jangka pendek secara bertahap. Sejauh ini, The Fed sudah tiga kali menaikkan suku bunga dan diekspektasikan akan melanjutkannya pada bulan Desember mendatang. Baca juga:
The Fed Jalan Terus, Abaikan Kritik TrumpKebijakan moneter The Fed belakangan ini kerap mengundang kritik dari Presiden AS Donald Trump. Ia sering mengeluhkan kenaikan Rate dan menyebutnya sebagai ancaman terbesar bagi aganda-agenda fiskal yang sedang dibangunnya. Menanggapi hal itu, Powell menolak untuk membawanya ke perdebatan publik. Toh The Fed adalah lembaga yang independen dan akan terus menjalankan kebijakan terbaik guna menjaga stabilitas finansial dan ekonomi AS. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : Seputarforex Baca juga :
"Kami mengemban tugas sangat penting yang dipercayakan Kongres pada kami: Layani masyarakat... Inilah yang menjadi fokus tunggal kami. Kami tak mau mengendalikan hal yang tidak bisa kami kendalikan. Kami hanya berusaha untuk mengontrol hal yang bisa kami kontrol. Kami hanya berusaha untuk melaksanakan tugas dan kami sedang melakukannya dengan baik," kata Powell. |
Archives
September 2021
Categories |