Rifan Financindo - Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal melebur hotel-hotel perusahaan pelat merah. Sejauh ini tercatat ada 106 hotel BUMN yang akan digabungkan.Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) atau Inna Group, Iswandi Said mengatakan Kementerian BUMN telah membentuk konsultan untuk merealisasikan rencana tersebut. "Kita untuk membuat konsolidasi ini ada satu tim dari BUMN sekarang ini sedang pembentukan konsultan untuk mencarikan yg terbaik polanya seperti apa. Jadi yang total 106 hotel BUMN itu bermacam-macam kondisinya," kata Iswandi di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). Iswandi menjelaskan, 106 hotel BUMN memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kepemilikan aset BUMN di tiap-tiap hotel berbeda karena ada hotel yang dikelola lebih dari satu BUMN, ada pula hotel yang dikelola BUMN dari hasil kerja sama dengan pihak asing. Baca Juga :
"Jadi yang total 106 hotel BUMN itu bermacam-macam kondisinya. Nah itu yang dilihat karena masing-masing hotel punya kondisinya beda-beda. Ada yang dia kelola sendiri lalu dia membuat anak perusahaan sendiri untuk sebagai operatornya, ada juga yang dia punya tapi dikasihkan ke operator asing. Ada juga yang benar-benar dikelola sendiri sebagai unit sendiri di perusahaan itu," terangnya. Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) atau Inna Group, Iswandi Said mengatakan saat ini Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara yang punya bisnis hotel masih mencari pola yang pas untuk mengimplementasikan rencana tersebut. "Kita untuk membuat konsolidasi ini ada satu tim dari BUMN sekarang ini sedang pembentukan konsultan untuk mencarikan yang terbaik polanya seperti apa," kata Iswandi di Kementerian BUMN, Kamis (30/1/2020). Iswandi menjelaskan, ada pertimbangan dan kajian dari Kementerian BUMN untuk memutuskan siapa yang akan kelola hotel-hotel pelat merah. Salah satunya, seberapa besar calon pengelola bisa meyakinkan kinerjanya akan bagus. "Ada pertimbangan dari Kementerian (BUMN) juga, ada kajian-kajian juga. Insyaallah kita berharap kalau core-nya di HIN. Paling utama buat HIN adalah kinerjanya harus bagus. Kita harus convince (meyakinkan) ke mereka (Kementerian BUMN) kalau hotelnya nanti diserahkan ke kita, kita harus bisa kelola dengan baik dan menguntungkan ketimbang dikelola sendiri," jelasnya. Iswandi Said mengatakan, ada 7 BUMN yang ditugaskan untuk mencari pola yang pas untuk mengimplementasikan rencana penggabungan hotel. Secara lebih rinci, Iswandi menjelaskan perusahaan tersebut antara lain HIN, PT Pertamina (Persero), Patra Jasa, PT Pegadaian (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). "7 ini sebagai PMO (Project Management Office) yang ditunjuk mencarikan konsep-konsep untuk konsolidasi ini," ucapnya. Iswandi mengatakan saat ini Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara yang punya bisnis hotel masih mencari pola yang pas untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Kajian ditargetkan akan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan. Seandainya HIN yang ditunjuk untuk mengelola seluruh hotel, ia mengaku sudah siap karena jika dilihat dari bisnis inti (core business), HIN satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perhotelan. "Harus siap (jika ditunjuk sebagai pengelola hotel). Kalau dilihat arahan selama ini kenapa kita harus konsolidasi kembali ke core, nah kalau core ini kan HIN satu-satunya hotel," kata Iswandi. Meski begitu, pihaknya tidak mau terlalu percaya diri sebelum ditetapkan. Iswandi bilang, semua keputusan ada di Kementerian BUMN. Pasalnya mereka yang punya wewenang untuk menentukan kebijakan. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik
0 Comments
PT Rifan Financindo -Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir kembali merombak direksi perusahaan pelat merah. Kali ini PT Asabri (Persero), asuransi yang mengelola dana anggota TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan. Pada perombakan ini, Erick mencopot dua direktur Asabri yakni Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian BUMN, penyerahan Salinan Keputusan (SK) Menteri BUMN tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asabri dilakukan di Kementerian BUMN, kemarin (30/1/2020). Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 tersebut, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatan Direktur. Melalui SK tersebut, Menteri BUMN juga mengubah nomenklatur jabatan direksi yang semula hanya tertulis Direktur menjadi Direktur SDM dan Hukum, Direktur Keuangan, dan Direktur Investasi. Untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, Menteri BUMN mengangkat Eko Setiawan sebagai Direktur SDM dan Hukum, Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur Keuangan, dan Jeffry Haryadi P Manullang sebagai Direktur Investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut berkomentar soal pencopotan dua direktur tersebut. Menurut Luhut, pencopotan itu dengan pertimbangan yang tepat. "Tentu pertimbangannya tepat lah," katanya singkat usai menghadiri acara Indonesia's New Landscape, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). Baca Juga :
Bagaimana kondisi Asabri? Asabri mencatat penurunan aset cukup dalam lantaran perusahaan menempatkan investasi pada saham di grup usaha Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro dan Heru Hidayat. "Yang dimaksud saham grup Hanson Internasional grup Benny Tjokro sama Heru Hidayat," kata Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Sonny menjelaskan, pengelolaan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) mengalami penurunan aset. Total aset dalam pengelolaan program tersebut tercatat Rp 19,4 triliun pada 2018, kemudian dalam laporan keuangan 2019 yang belum diaudit menjadi Rp 10,6 triliun. "Total aset tahun 2018 sebesar Rp 19,4 triliun sedangkan unaudited 2019 sebesar Rp 10,6 triliun. Ini terjadi karena penurunan nilai saham dan reksa dana. Dan yang menonjol adalah saham dan reksa dana dua orang yang menjadi tetangga sebelah kita," jelasnya. Selanjutnya, total aset dalam iuran pensiun juga mengalami penurunan. Total aset pada 2018 tercatat Rp 26,9 triliun, kemudian anjlok menjadi Rp 18,9 triliun dalam laporan keuangan 2019 yang belum diaudit. "Penurunan ini lagi-lagi terjadi nilai saham dan reksa dana yang menurun khususnya dari dua orang itu, karena (saham) Rp 400-500 tinggal Rp 50 perak," ujarnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifanfinancindo - Jakarta Pemerintah berencana menciptakan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Bagaimana caranya?Hal itu memungkinkan untuk terwujud seiring peningkatan peran Indonesia dalam Rantai Pemasok Global (Global Value Chains/GVCs). Menurut World Bank, GVC adalah suatu proses untuk menghasilkan satu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya. GVC dapat berperan dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup suatu negara. "Ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi dalam GVCs dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat. Tentu saja kita perlu menarik lebih banyak investasi untuk dapat melakukan hal tersebut," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam GVC sehingga menjadi negara dengan industri manufaktur dan jasa yang maju, pemerintah pun menjalankan sejumlah strategi berdasarkan program prioritas pemerintah. Baca Juga :
"Melalui transformasi kebijakan itu, pemerintah bertekad membuat kebijakan yang dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi dan memastikan bahwa setiap pekerja dapat meningkatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," tambahnya. Salah satu wujud atas tekad tersebut, dapat dilihat dari kebijakan pendidikan kejuruan (vokasi) untuk mempercepat investasi SDM dengan merevitalisasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini didukung dengan adanya super deduction tax dan pelatihan melalui program Kartu Pra-Kerja. Selain itu, Indonesia akan bertransformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara yang mengekspor barang-barang industri. "Perjanjian perdagangan juga akan dieksplorasi untuk lebih meningkatkan keikutsertaan Indonesia dalam GVC. Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan diimplementasikan pada 2021/2022," paparnya. Biaya logistik pun berhasil diturunkan dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan meningkatkan konektivitas. Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia. "Tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC juga dapat kita ditingkatkan dengan menerapkan strategi peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi yang adil, sehingga nilai tambah ekspor Indonesia meningkat dan berkontribusi lebih besar pada kegiatan perdagangan," tutupnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Layanan e-wallet OVO akan mengenakan biaya isi ulang sebesar Rp 1.000 setiap transaksi pada 2 Maret 2020 mendatang. Penerapan biaya ini dilakukan agar bisnis bisa berkesinambungan. Pihak OVO menyebut meskipun menerapkan biaya tersebut masih ada biaya-biaya lain yang ditanggung oleh OVO.
Presiden Direktur Visionet Internasional (OVO) Karaniya Dharmasaputra mengungkapkan biaya Rp 1.000 merupakan angka yang kompetitif dibandingkan dengan penyedia layanan yang lain. Dia berupaya untuk membuat biayanya tetap terjangkau meskipun masih ada biaya yang ditanggung oleh perusahaan. "Kami itu di-charge oleh bank, perusahaan switching dan sebagainya. Nah Rp 1.000 ini, saya ingin tekankan kami nggak ambil untung sama sekali, nggak ambil profit," kata Karaniya kepada detikcom, Minggu (26/1/2020). Karaniya menyebut dalam menghadirkan layanan top up ini, OVO bekerja sama dengan berbagai mitra seperti bank, penyelenggara switching, dan merchant di mana OVO sebagai perusahaan dikenakan biaya. Jadi, biaya top up ini diterapkan semata untuk mengurangi beban operasional dan infrastruktur. Baca Juga :
meskipun ada biaya Rp 1.000 setiap kali isi ulang ada sejumlah komponen biaya yang masih harus ditanggung oleh OVO. "Kasarnya saya nggak ambil untung, ini hanya untuk mengurangi biaya saja," jelas dia. Menurut dia, setiap menjalankan bisnis harus ada edukasi, growing market dan harus tumbuh sebagai bisnis yang sehat. "Rp 1.000 itu kalau dibandingkan itu kompetitif dan sangat murah dibanding biaya serupa lainnya. Tapi tujuannya kita harus mulai menuju ke bisnis yang suatu saat bisa profit," imbuh dia. Saat ini, Karaniya menyebut fintech berhasil mendemokratisasi industri keuangan yang dulu sangat elit. Dengan fintech, transaksi bisa lebih murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini ditempuh, sesuai dengan arahan regulator kepada semua penyelenggara fintech untuk mulai mewujudkan model bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, OVO dan para penyelenggara e-wallet lainnya dapat terus melakukan edukasi dan mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia. Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengungkapkan sejak pertama kali didirikan OVO belum pernah sama sekali mengenakan biaya kepada pengguna. Memang, hal ini dilakukan karena perusahaan masih fokus dalam mengedukasi masyarakat. "Sejak pertama berdiri kita belum pernah kenakan charge kan. Ya ini kan pasarnya memang baru, dua tahun lalu orang belum kenal apa itu e-wallet," kata Karaniya kepada detikcom, Minggu (26/1/2020). Dia mengungkapkan, layanan uang elektronik dan e-wallet ini sejatinya memudahkan masyarakat. Selain itu biaya yang dibebankan juga lebih murah jika dibandingkan dengan cash. Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra Foto: Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra (Sylke Febrina-detikcom)Menurut dia, setiap transaksi keuangan yang terjadi di fintech seperti OVO, baik pembayaran, isi ulang sampai pengiriman uang ada backbone yang bekerja. "Ada infrastruktur dan kita juga kerja sama dengan mitra, ini pasti ada biayanya. Selama ini, karena untuk kepentingan edukasi, cost-nya kami yang tanggung. Sekarang, masyarakat sudah teredukasi, dan regulator mengharapkan fintech bisa jadi bisnis yang sehat dan tumbuh. Karena itulah kita mulai kenakan charge," imbuh dia. Dia menjelaskan, biaya ini sangatlah kompetitif, dan merupakan bentuk komitmen OVO untuk terus mendukung sistem pembayaran digital Indonesia yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus tetap memastikan kualitas layanan yang terpercaya dan aman bagi pengguna. Pengenaan biaya top up ini juga sebelumnya telah dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran elektronik (e-money dan e-wallet) lain. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak punya wewenang mengawasi sejumlah masalah yang terjadi PT Asabri (Persero). Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menjelaskan, OJK tak bisa awasi Asabri lantaran terhalang oleh Peraturan Presiden (PP) Nomor 102 tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai aparatur sipil negara. "Ini polemik ketika Asabri dinyatakan tidak bisa diawasi oleh OJK. Kami melihat ada PP 102/2015 yang dibuat tidak relevan dengan peraturan perasuransian," kata Alamsyah saat acara Ngopi Bareng Ombudsman di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pasal 54 PP itu disebutkan, yang berhak melakukan pengawasan pada Asabri yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta auditor independen. Sementara OJK tidak masuk di dalamnya. Baca Juga :
"Dulu penggagasnya siapa, lalu siapa yang terkait dan mengapa ini bisa terjadi?" tanyanya. "Kalau memang suatu saat kita menyarankan untuk diamandemen ya harus diamandemen. Tapi kalau presiden pikir daripada pusing dicabut saja (PP 102) itu lebih baik. Supaya tidak ada ambigu dan OJK bisa ikut mengawasi asabri sebagai perusahaan asuransi," sambungnya ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifanfinancindo -Jakarta Perairan Natuna di Kepulauan Riau (Kepri) memiliki 'harta karun' yang mungkin belum diketahui banyak oleh masyarakat awam. Polemik Natuna memang sudah sejak lama terjadi, sampai pada akhirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menjadi pijakan Indonesia dalam menegakkan kedaulatan wilayahnya di Natuna. Pengadilan Internasional pun pada 2016 silam telah menegaskan bahwa klaim China atas Nine Dash Line atau 9 Garis Putus-putus yang ada sejak 1947 dinilai tidak mempunyai dasar historis. Namun, belakangan ini kapal-kapal nelayan China mengatasnamakan nine dash line untuk masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau tanpa izin. Indonesia pun tidak diam begitu saja, karena masalah ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Garis putus-putus menjadi batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu ini membentang dari utara, menabrak laut Filipina, terus ke selatan, hingga mencaplok sebagian Perairan Natuna milik Indonesia. Baca Juga :
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menawarkan daftar potensi investasi yang sudah dirangkum oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Apa saja 'harta karun' RI atas perairan yang terletak di Kepulauan Riau (Kepri) tersebut? Dalam pertemuan itu, Jokowi menawarkan langsung kepada Toshimitsu Motegi untuk berinvestasi di Natuna. Investasi yang ditawarkan adalah melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di sana. Kekayaan alam yang tersimpan di Natuna begitu banyak. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima detikcom, Cumi-cumi menjadi komoditas laut dengan potensi hasil paling banyak. Setidaknya ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna. "Di datanya itu, potensi per tahunnya lobster ada 1.421 ton, kepiting, 2.318 ton, rajungan 9.711 ton. Cumi-cumi paling banyak nih, dia ada 23.499 ton per tahun," ungkap Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Aryo Hanggono kepada detikcom, Sabtu (4/1/2020). Beberapa jenis ikan di Kabupaten Natuna, yang potensial untuk dikembangkan antara lain ikan dari jenis kerapu-kerapuan, tongkol krai, teri, tenggiri, ekor kuning/pisang-pisang, selar, kembung, udang putih/ jerbung, udang windu, kepiting, rajungan, cumi-cumi, dan sotong. Tidak heran jika kapal asing sering wira-wiri ke Natuna. Selain China, puluhan ribu kapal dari Malaysia, Thailand, Vietnam juga dikabarkan pernah 'singgah' di Laut Natuna. Sedangkan untuk investasi yang akan ditawarkan juga cukup banyak di sektor kelautan dan perikanan. Juru bicara KKP Miftah Sabri bilang ada beberapa proyek sektor kelautan dan perikanan yang sudah disepakati guna memperkuat kerja sama dengan Jepang dan AS. Khusus untuk Jepang, di antaranya proyek pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) fase 2, pembangunan pelabuhan dan pasar ikan, peningkatan kapasitas untuk nelayan, pengawasan perikanan khususnya re-hibah kapal, pengembangan pariwisata, dan sektor energi. "Amerika hampir sama. Ditambah dengan riset kelautan, konservasi alam dan oseanografi," jelas Miftah. Selain itu, berdasarkan data KKP, ada tujuh pulau terluar yang pariwisatanya bisa dikembangkan. Pertama, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokongboro, Pulau Kepala, Pulau Subi Kecil, dan Pulai Senua. Adapun ketujuh pulau terluar ini berbatasaan langsung dengan Malaysia dan Vietnam. Dari ketujuh pulau ini, ada empat pulau yang sudah disertifikasi hak pakai oleh KKP. Pertama Pulau Sekatung dengan luas hak pakai 4.355 m², Pulau Sebetul dengan luas hak pakai 1.918 m², Pulau Tokongboro dengan luas hak pakai 1.304 m², dan Pulau Subi Kecil dengan luas hak pakai 8.964 m². Selain dengan cara mengajak dua negara maju tersebut menjadi tameng RI di sana, Indonesia juga punya upaya lain demi menjaga perairan tersebut. Di antaranya yakni dengan meletakkan TNI Angkatan Laut (AL), Polair, serta Bakamla di perairan tersebut. Sektor perairan di sana juga dijaga oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Direktur KPLP Ahmad menjelaskan ada pembagian penjagaan wilayah ZEE Indonesia di Natuna oleh berbagai lembaga. KPLP, kata Ahmad, bertugas untuk berpatroli hingga melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar. "Yang jelas kita menjaga, melakukan patroli, dan penegakan hukum. Itu fungsi dari kapa-kapal patroli kita. Juga di sana kan sudah ada Bakamla ada TNI Laut, dan di wilayahnya ada Polair. Ada pembagian-pembagian tugas untuk jaga kedaulatan dan fungsi lain," kata Ahmad di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020). Ahmad mengatakan, pihaknya bersama lembaga lain terus berupaya untuk menjaga sektor kelautan, salah satunya melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal yang melanggar aturan. Meski begitu, tetap saja ada kapal yang melanggar. "Sebelumnya sudah ada, ada beberapa. Di Kepri ada beberapa yang diproses di angkatan laut. Sudah ada," jelasnya. Lebih lanjut Ahmad mengatakan pihaknya bersama TNI AL, Polair, hingga Bakamla terus berupaya untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. "Kita hanya sekadar berpatroli mengadakan suatu pengawasan di Natuna. Dan kita juga pada saat, misal ada kapal anchor, itu yang tidak pada tempatnya, kita terbiasa memang kapal-kapal kita melakukan suatu pengusiran dan penangkapan. Jadi itu kan ada batas waktu, kalau melebihi batas waktu selain diusir juga diadakan suatu penangkapan, penegakan hukum, oleh kita, AL, maupun Polair," katanya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) belum diputuskan. Menurut Jokowi, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu. "Belum, itu harus lewat rapat terbatas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Jokowi bilang keputusan mengenai subsidi elpiji 3 kg dicabut atau tidak pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. "Belum, belum sampai di ratas. Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan," tegas Jokowi. Baca Juga :
Nantinya, harga jual 'gas melon' ini akan disesuaikan dengan harga pasar. Jika benar, diperkirakan harganya bisa mencapai Rp 35.000 per tabung. Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Diharapkan subsidi Elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin. Namun masyarakat kurang mampu akan tetap mendapatkan harga 'spesial'. Pasalnya, mereka akan tetap mendapatkan subsidi yang diberikan langsung dengan cara ditransfer. Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi. "Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan, seperti ditulis Rabu (15/1/2020). ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta Sejumlah masalah di PT Asabri (Persero) perlahan terkuak usai Menko Polhukam Mahfud Md menyebut adanya dugaan korupsi di atas Rp 10 triliun. Masalah yang muncul di Asabri di antaranya ialah terkait pengelolaan investasi Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pengelolaan investasi di Asabri punya model yang sama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Model investasinya sama," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Senin kemarin (13/1/2020). Arya kemudian menjelaskan, belum lama ini Menteri BUMN Erick Thohir memanggil direktur Asabri. Pemanggilan itu untuk meminta laporan kondisi Asabri. Arya menjelaskan, secara operasional, Asabri memiliki kondisi baik. Asabri mampu melayani klaim nasabah. "Jadi Asabri seperti itu, Asabri secara operasional tidak ada masalah, kalau ada klaim-klaim dia bisa bayar, agak beda Jiwasraya," ujarnya. Berkaitan dengan model investasinya, Arya membenarkan Asabri investasi di saham-saham yang kualitasnya tidak bagus alias gorengan. Namun, ia tak menyebut saham-saham yang dimaksud. "Soal dia memang ada bermain invest seperti itu, dari laporan kami terima memang ada juga invest yang saham di saham yang tidak bagus," ujarnya. Maka itu, pihaknya akan segera membenahi Asabri. Namun, pembenahan yang dilakukan berbeda dengan Jiwasraya. "Kalau Jiwasraya bisa masuk investor, karena dia kan bisnis bisa mengeluarkan produk. Maka mekanisme bisnis untuk Jiwasraya tidak bisa dilakukan seperti Asabri, karena Asabri ini adalah asuransi sosial, yang menyangkut, dia kan nggak bisa jual produk. Kita mencari solusi untuk mereka," terangnya. Erick Thohir Tagih Utang Benny Tjokro dan Heru Hidayat Arya melanjutkan, pihaknya juga tengah meminta dua pengusaha yakni Benny Tjokrosaputra dan Heru Hidayat untuk segera melakukan pembayaran utang di Asabri. Benny merupakan pemilik PT Hanson International Tbk (MYRX) sedangkan Heru merupakan presiden komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk. Arya bilang, utang ini berkaitab dengan investasi Asabri. "Masalah investasi tadi kita harapkan, ini ada utang-utang dari yang diakui juga, kita harapkan melakukan pembayaran lah, seperti Benny Tjokro dan Pak Heru Hidayat," katanya. "Ya utang-utang investasi di Asabri," tambahnya. Untuk nilai utangnya, Arya belum mau buka suara. Arya berharap, dua orang tersebut segera mengembalikan utangnya untuk memenuhi tanggung jawabnya. "Nilainya belum, tapi kita harapkan kedua orang ini bisa memenuhi pertanggungjawaban untuk utang-utangnya, supaya bisa membantu Asabri dalam pembenahan yang terjadi Asabri," katanya. Direksi Mau Dirombak Kementerian BUMN akan merombak pengurus PT Asabri (Persero). Dalam perombakan ini, Menteri BUMN Erick Thohir akan berkonsultasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). "Kan makanya lagi konsultasi dan teman-teman Kemenhan dan menteri teknis kita ajak komunikasi lah. Yang penting komunikasi, solusi dulu, perubahan manajemen," kata Arya. Saat ditanya kapan perombakan berlangsung, Arya kembali mengatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait. "Kita ngobrol dulu lah," tambahnya. Dia menuturkan, pihaknya akan bersama-sama dengan kementerian terkait membenahi Asabri. "Kita bersama-sama Kemenhan, Pak Mahfud sama-sama, kan Kementerian BUMN solusi, tapi yang pasti jangan dikhawatirkan kalau klaim pensiun tetap bisa dibayar," tambahnya. Baca Juga :
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah sudah mengetahui adanya penurunan dari investasi saham di Asabri. Dia mengungkapkan, proses investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup lama. Namun pihak Kementerian BUMN belum menerima secara lengkap hasil audit tersebut. Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan, untuk Asabri yang merupakan perusahaan asuransi sosial akan memiliki penyelesaian yang berbeda dengan perusahaan asuransi lain. Jajaran direksi perusahaan asuransi pelat merah ini juga akan dirombak. "Ya tahun ini dirombak direksinya. Belum tahu (jumlahnya) masih didiskusikan sama pak Menteri," jelas dia. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifanfinancindo - Jakarta Komisi VI DPR RI memanggil Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin dalam rangka rapat kerja pagi ini. Tak hanya Budi, Komisi VI juga memanggil Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang diwakili Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Heru Setiawan, dan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Gigih Prakoso. Rapat dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Bertindak sebagai pemimpin rapat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Adapun agenda rapat kali ini ialah perkenalan dan membahas isu-isu faktual BUMN. "Kita rapat bersama BUMN energi dengan semangat bagaimana kita ingin berdaulat dalam kaitan energi nasional, dalam ini leading sector Pertamina, PLN, PGN. Dengan mengucap Bismillah saya nyatakan rapat terbuka dan terbuka untuk umum," kata Aria di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020). Baca Juga :
"Kami ucapkan terima kasih dan tentunya perlu kami sampaikan rapat hari ini rapat pertama, kalau Pak Budi kedua, kalau jajaran PGN, Pertamina, PLN pertama," ujarnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Rifanfinancindo - Jakarta Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kerugian yang diakibatkan kemacetan di Jakarta dan sekitarnya meliputi Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun. Kerugian tersebut bukan angka yang kecil. Lantas bagaimana bisa kerugian yang diakibatkan kemacetan sampai sebesar itu?
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan kerugian yang diakibatkan kemacetan meliputi kerugian yang ditanggung dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, hingga konsumsi BBM kendaraan. "Ya yang jelas karena keterlambatan atau kemacetan tadi kan membuat biaya logistik jadi meningkat, misalnya delivery barang jadi membutuhkan waktu yang lama, sehingga yang misalnya tadinya dia dalam satu hari bisa kirim 5 kali barang, karena macet jadi cuma 3 kali atau 4 kali. Karena kemacetan itu membuat semuanya jadi tertunda," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (10/1/2020). Kemacetan di jalan pun membuat konsumsi BBM kendaraan menjadi boros, ditambah perawatan kendaraan menjadi lebih besar imbas sering kena macet. "Salah satunya jadi biaya-biaya transportasi kan meliputi biaya bahan bakarnya, kemudian juga biaya perawatan kendaraannya. Nah ini jadi meningkatkan biayanya semua," ujarnya. Kemacetan pun membuat orang-orang yang bekerja menjadi terlalu lama di jalan saat berangkat dari rumah ke tempat kerja. Itu bakal mengganggu produktivitas mereka karena kehabisan banyak waktu hingga tenaga. Baca Juga :
"Tentu mempengaruhi fisik ya kemacetan itu jadi melelahkan, jadi produktivitas juga agak berkurang gitu. Ini yang menyebabkan aturan bisa optimal jadi nggak optimal. Jadi ada kehilangan keuntungan yang harusnya didapat," tambahnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengungkapkan kerugian yang diakibatkan kemacetan mencapai Rp 100 triliun. "Angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019). ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik |
Archives
September 2021
Categories |