Merdeka.com Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir menyebut pengunduran diri Kelik Indriyanto sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta terkait hasil kinerja. Dia menyebut berdasarkan hasil evaluasi selama 2019, Kelik tidak mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memenuhi target berdasarkan serapan perkiraan sendiri (SPS) yang ada. "Karena ada beberapa mekanisme perjanjian kontrak kinerjanya yang memang tidak maksimal," kata Chaidir di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (27/2). Perjanjian kinerja yang dimaksud yakni terkait sejumlah program andalan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yakni program rumah DP 0 rupiah. "Itu bagian dari kontrak kinerja. Banyak kinerja dalam kontrak itu, KSD, penyerapan anggaran, realisasi tidak mencapai target," ucapnya. Karena hal itu, Chaidir menyebut Kelik dikenakan sanksi dan memilih untuk menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dengan memilih sebagai TGUPP, Kelik mendapatkan tunjangan setara pejabat eselon III. "Kalau standar SPS itu 90 persen, dia di bawah itu. Dia tinggal pilih, mau disanksi dengan PP 53 terkena hukuman disiplin, atau dengan hati nuraninya ingin membantu di SKPD mana," jelasnya. Baca Juga :
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mundur dari jabatannya. Kelik memilih mundur dan akan bergabung sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). "Ingin gabung ke TGUPP, emang dia mau begitu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, saat dihubungi, Rabu (26/2/2020). Chaidir menjelaskan Kelik nantinya hanya akan mendapatkan tunjangan jabatan struktural saja. Sebab sebagai anggota TGUPP, Kelik hanya sebagai tenaga fungsional ahli. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : merdeka PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo
0 Comments
PT Rifan Financindo - Jakarta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sedang menggelar seleksi pengisi jabatan Direktur Utama (Dirut) pengganti Helmy Yahya. Nantinya, Dirut baru TVRI hanya menjabat selama 2 tahun atau sampai tahun 2022. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Dirut TVRI periode 2020-2022, Ali Qausen
"Betul," kata Ali kepada detikcom melalui pesan singkat. Ia menjelaskan, Dirut baru terpilih nantinya memang ditugaskan untuk meneruskan sisa jabatan Helmy di periode 2017-2022. Seleksi ini memang sejak awal diperuntukkan bagi calon Dirut LPP TVRI Pengganti Antarwaktu (PAW) periode tahun 2020-2022. "Periode Dirut TVRI adalah 5 tahun yaitu 2017-2022. Sekarang adalah Dirut pengganti antarwaktu. Periode tersisa adalah 2020-2022," jelas Ali. Baca Juga :
Perlu diketahui, proses mencari Dirut pengganti Helmy Yahya ini adalah langkah baru yang diambil Dewan Pengawas (Dewas) TVRI setelah resmi memberhentikan Helmy pada 17 Januari 2020. Kisruh pemecatan berawal dari beredarnya surat penonaktifan Helmy sebagai Dirut TVRI pada 4 Desember 2019. Penonaktifan tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) No. 241/DEWAS/TVRI/2019 per tanggal 4 Desember 2019. Beberapa alasan Dewas memecat Helmy yaitu, penayangan Liga Inggris di TVRI karena dinilai pemborosan anggaran dan menyalahi administrasi. Lalu, Dewas menilai ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan rebranding TVRI dengan RKA tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan Dewan Pengawas. Dewas juga menyoroti mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN. Dewas juga menilai Helmy melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) cfm UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifanfinancindo - Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekesalannya di hadapan para gubernur, bupati hingga walikota. Dia kesal lantaranJokowi mengatakan hal itu saat membuka acara Rakornas Investasi 2020 yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Acara ini juga dihadiri oleh para gubernur, bupati hingga walikota dari seluruh Indonesia, di antaranya Gubernur DKI Anies Baswedan. "Karena di sini hadir gubernur bupati dan walikota. Mengkoleksi atau memungut pajak itu sangat sulit sekali pemerintah pusat kemudian transfer daerah baik dalam bentuk DAU maupun DAK," tuturnya di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Menurutnya pemerintah pusat sudah susah payah mengumpulkan penerimaan negara seperti pajak. Uang itu kemudian disebar ke daerah dengan tujuan bisa meningkatkan perekonomian daerah. Tapi ternyata uang itu tidak dipergunakan dengan baik. Uang sudah dikirimkan hanya mengendap di rekening Pemda. Jokowi pun geram mendengar hal itu Baca Juga :
"Ini perlu saya peringatkan di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih pada angka Rp 220 triliun. Sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah," tambahnya. Angka uang Pemda yang mengendap di bank daerah itu turun jadi Rp 110 triliun di Desember 2020. Namun tetap saja Jokowi geram. Sebab uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian. "Kalau itu bisa dihabiskan sebetulnya beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan yang ada di daerah itu," tuturnya. Dia ingin agar para gubernur, bupati dan walikota bersikap tegas. Jokowi tak ingin tahun ini ada pengendapan uang sebesar itu. "Kemudian juga bupati walikota harus tegas dengan ini jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang hibah sebanyak ini jangan ulangi lagi di tahun 2020," tutupnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan masalah yang menghambat investasi di daerah. Padahal sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.Melalui Inpres tersebut, kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah dilimpahkan dari gubernur, bupati, dan walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Sayangnya kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, ada satu gubernur di Kalimantan yang ogah mematuhi Inpres tersebut hingga dirinya menyebut gubernur tersebut merasa seperti presiden. detikcom sudah berusaha mengkonfirmasi figur yang dimaksud. Sayangnya Bahlil tak mau membuka identitasnya. "Saya tidak bisa sebut siapanya. Tapi mudah-mudahan ada sebuah perasaan bahwa siapa sesungguhnya," kata Bahlil ditemui di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Baca Juga :
"Izin-izin itu ada di izin kebun, pertambangan, ada juga di izin-izin yang lain yang semuanya itu berdampak. Terjemahkan sendiri deh" jawabnya. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan mengetahui adanya gubernur yang bertingkah seperti presiden ketika melakukan rapat koordinasi dengan kepala-kepala dinas di daerah. "Saya kan rapat koordinasi terus dengan kepala-kepala dinas provinsi. Saya juga rapat terus dengan kepala-kepala dinas kabupaten, saya mendengar dari mereka," tambahnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Pemerintah tetap menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta keputusan tersebut dibatalkan sebelum proses pembersihan data (cleansing) selesai.Dalam rapat kerja gabungan (rakergab) antara DPR dengan pemerintah soal iuran BPJS Kesehatan tidak menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Dalam rapat tersebut terjadi kesepakatan bahwa pemerintah harus menyelesaikan proses pembersihan data agar data peserta tidak tumpang tindih. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy memastikan iuran premi BPJS Kesehatan tetap naik sesuai aturan yang berlaku. "Tetap berlaku sesuai bunyi Perpres," kata Muhadjir di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Adapun penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019 telah melihat kesimpulan dan usulan dari DPR. Dalam beleid tersebut ditetapkan pemberlakuan tarif baru mulai 1 Januari 2019. Dia mengaku proses cleansing data akan diselesaikan dalam waktu cepat. Saat ini ada 19,1 juta peserta kelas 3 mandiri alias bukan pekerja (BP) yang harus diteliti lebih jauh oleh Kementerian Sosial. Proses yang dilakukan memastikan bahwa peserta di kelas 3 mandiri ini mampu atau tidak mampu. Baca Juga :
"Cleansing data akan kami segera selesaikan secepatnya kalau memang nanti solusinya memasukkan peserta kelas 3 ke dalam PBI maka akan segera kami lakukan kalau itu menjadi keputusan bersama," jelasnya. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk menyelesaikan proses pembersihan data sambil menyamakan persepsi dengan pihak parlemen dalam keputusan kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan. "Hasil dari pertemuan ini adalah kami pimpinan harap antara DPR dan pemerintah bisa samakan persepsi bahwa ada keinginan dari DPR untuk kemudian tidak menaikkan iuran namun dengan argumentasi pemerintah, maka kami minta 19,1 juta yang saat ini merasa keberatan atau belum tertampung karena belum bisa bayar iurannya bisa kemudian dimasukkan dalam data PBI 30 juta jiwa yang sekarang ini sedang diupdate oleh Mensos," kata Puan. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berupaya dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Salah satu upayanya dengan terus menambah jumlah layanan branchless banking-nya yaitu BRILink. Direktur Jaringan dan Layanan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengungkapkan, di tahun ini perseroan menargetkan memiliki 500.000 Agen BRILink atau tumbuh 18,4% dibandingkan dengan jumlah agen di akhir tahun 2019. "Tahun ini fokus kami meningkatkan jangkauan melalui penambahan agen serta meningkatkan produktivitas agen existing dibandingkan dengan pengembangan jaringan kantor konvensional dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien," kata Solichin dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020). Baca Juga :
"Edukasi tersebut ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening simpanan, referral pinjaman bagi pelaku UMKM yang usahanya feasible, serta penjualan asuransi mikro yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan premi yang terjangkau," ujarnya. Sebagai informasi, mengutip data Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Selain itu, hingga akhir 2019, Agen BRILink tercatat memberikan referral simpanan sebanyak 50.755 rekening dan referral pinjaman sebanyak 37.825 rekening serta menjual 98.651 polis Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia. Melalui penyampaian dengan cara yang mudah dimengerti, keberadaan Agen BRILink berkontribusi meningkatkan literasi keuangan masyarakat. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifanfinancindo - Jakarta Beredar surat pengumuman kepada pemegang polis dari PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) terkait keterlambatan dan pemenuhan kewajiban klaim asuransi yang telah jatuh tempo. Dalam surat disebutkan pada 21 Januari 2020 terjadi perintah pemblokiran atas rekening efek milik perusahaan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak terkait seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak WanaArtha diminta untuk melakukan klarifikasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Dari klarifikasi tersebut memang benar jika rekening efek milik perusahaan dikenakan perintah pemblokiran terkait dengan penanganan suatu kasus hukum yang sedang dalam proses oleh Kejaksaan Agung. Baca Juga :
"Manajemen Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak OJK untuk meminta saran dari OJK terkait dengang langkah penanganan yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini," bunyi surat tersebut, dikutip Jumat (14/2/2020). Pihak manajemen perusahaan juga menyebut sangat memahami kegelisahan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pemegang polis semua. "Kami mohon maaf karena saat ini belum dapat melaksanakan dan memenuhi hak-hak para pemegang polis, dikarenakan terjadinya kondisi tak terduga dan di luar kendali dari manajemen Perusahaan," tulisnya. Dikonfirmasi terpisah terkait surat tersebut, Direktur Utama Wanaartha Life Yanes Y Matulatuwa tak menjawab. Ia hanya mengatakan sedang rapat saat dihubungi. "Mohon maaf saya lagi meeting," katanya kepada detikcom, Jumat (14/2/2020). Manajemen perusahaan dengan ini memberikan jaminan bahwa: 1. Kami menjamin bahwa seluruh manfaat polis yang merupakan hak pemegang polis yang ada di perusahaan dalam keadaan aman 2. kami dengan segala daya upaya akan menindaklanjuti permasalahan ini kepada pihak kejaksaan Agung, OJK dan pihak lain yang terkait, agar pemblokiran rekening efek milik perusahaan segera diakhiri. 3. Kami akan segera melakukan pembayaran atas hak-hak pemegang polis secara bertahap akan dimulai 14 hari kerja setelah pemblokiran rekening efek milik perusahaan diakhiri oleh pihak berwenang. Kami sangat memahami jika ada diantara pemegang polis yang merasa kecewa atau tidak puas dengan penjelasan yang kami sampaikan ini, apabila diperlukan informasi dan penjelasan lebih lanjut silakan menghubungi agen atau menghubungi 02130001288 atau melalui email di [email protected]. Apabila diperlukan klarifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini di perusahaan, para nasabah diminta untuk menghubungi OJK di bagian layanan pengaduan konsumen 157 atau email [email protected] ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Tarif tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) mengalami penyesuaian pada 12 Februari 2020 mulai pukul 00.00 WIB. Hal ini menyusul Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 69/KTPS/M/2020 tanggal 4 Februari 2020. PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) selaku pengelola Tol Soroja melalui akun Instagram resminya menyampaikan, ada beberapa kenaikan dan penurunan tarif di tol Soroja. Dalam akun tersebut, CMLJ mengumumkan penyesuaian tarif tol diberlakukan setiap 2 tahun sekali yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh kumulatif nilai inflasi selama 2 tahun. Baca Juga :
CMLJ juga mengimbau pengendara untuk menyiapkan dan mengecek saldo dalam kartu tol elektronik. "Siapkan kartu eletronik Anda dan pastikan saldonya mencukupi," imbau CMLJ. Berikut tarif terbaru Tol Soroja:
Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantu PT Pertamina (Persero) untuk menagih biaya subsidi ke pemerintah.Harry mengatakan, Pertamina kesulitan untuk menagih biaya subsidi tersebut. Adapun total biaya subsidi pemerintah untuk Pertamina sebesar Rp 20 triliun. "Harapan saya BP Hilir memberikan kontribusi cukup ke pelaku non subsidi yang dominan yakni Pertamina. Bantulah Pertamina menagih biaya subsidi ke pemerintah karena itu nagihnya susah Rp 20 triliun subsidi di Kemenkeu," kata Harry di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Keberadaan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) dinilai bisa membantu. Sikapnya yang tegas dan berani dinilai bisa untuk menagih subsidi ke pemerintah. "Pak Ahok bisa membantu sebagai Komut supaya nagih biaya subsidi Pertamina cepat," ujarnya. Baca Juga :
"Terima kasih pak Harry. Tapi Ahok kan Komut. Mestinya Ahok itu jangan tanggung, jadi Dirut saja, kan nggak operasional kalau Komisaris," tuturnya. Hal itu mendapat tanggapan lagi dari Harry. Menurutnya, Ahok bisa mengambil peran itu lantaran dirinya sebagai Komut rasa Dirut. "Kan Komut rasa Dirut (Ahok)," sebutnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo Rifanfinancindo - Jakarta Gelaran World Economic Forum (WEF) 2020 regional Asia Pasifik bakal digelar di Indonesia. Acara yang akan mengundang para petinggi ekonomi hingga pengusaha dari banyak negara ini akan digunakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjaring investasi. Dalam acara ini, menurut Luhut, Indonesia juga akan memamerkan keberhasilan pengembangan ekonomi Indonesia kepada para peserta. Selain itu, Luhut juga mengatakan akan menawarkan tur mengelilingi berbagai proyek unggulan di Indonesia. Diharapkan, setelah tur tersebut akan ada pengusaha dari berbagai negara mau melakukan investasi. "Kan konteks tadi dalam rangka investasi juga ya. Kami akan mempromosikan success story kami juga. Juga misalnya kami akan tawarkan bikin tur liat di Morowali, Vale mungkin. Mana lagi Pertamina juga," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020). Baca Juga :
Sebelumnya, Luhut mengatakan WEF akan digelar pada pertengahan tahun ini, tepatnya pada 7 hingga 9 Juli di Jakarta. Dia mengatakan akan ada 35 negara yang akan ikut gelaran ini. Luhut juga mengklaim akan ada 700 bos-bos perusahaan dari berbagai negara ikut datang. "WEF itu apa namanya tadi kita lagi rapatkan, sudah rapatkan dengan pak Mahendra, dengan Kementerian terkait. Itu nanti pelaksanaannya 7-9 Juli. Nanti ada 35 negara dan ada kira-kira 700 CEO, kemudian ada 1.100-an peserta," ungkap Luhut. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik |
Archives
September 2021
Categories |