PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Harga emas Antam hari ini naik. Harga emas Antam naik Rp 2.000 ke level Rp 1.006.000 per gram. Demikian dikutip dari situs logam mulia laman perdagangan Antam, Senin(9/11/2020).Harga pembelian kembali atau buyback emas Antam hari ini juga naik Rp 2.000 menjadi Rp 899.000 per gram. Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga emas tersebut. Harga emas Antam tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi. Baca Juga :
Sementara itu, harga emas dunia akan menuai keuntungan dari pelemahan dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan mata uang Paman Sam itu merupakan imbas dari kemenangan Joe Biden dalam pilpres AS. Melansir Kitco.com, Minggu (8/11/2020), jika mata uang dolar AS terus menurun harga emas dunia diyakini bisa tembus mencapai US$ 2.000 per ons. Logam mulia memulai reli sejak Kamis lalu dengan harga naik lebih dari US$ 50 di tengah ketidakpastian dan pelemahan dolar AS. Saat itu kandidat Demokrat Joe Biden unggul sementara terhadap lawannya Donald Trump. Emas berjangka Comex Desember berada pada level US$ 1,954.80, naik 0,41% pada hari itu. Kenaikan itu merupakan kenaikan mingguan terbaik sejak akhir Juli. "Emas benar-benar mengikuti dolar, krisis COVID-19, dan pembicaraan tentang stimulus," kata Vice President MKS SA, Afshin Nabavi. Berikut rincian harga emas Antam hari ini: * Emas batangan 1 gram Rp 1.006.000 * Emas batangan 5 gram Rp 4.805.000 * Emas batangan 10 gram Rp 9.555.000 * Emas batangan 25 gram Rp 23.762.000 * Emas batangan 50 gram Rp 47.445.000 * Emas batangan 100 gram Rp 94.812.000 * Emas batangan 250 gram Rp 236.765.500 * Emas batangan 500 gram Rp 473.320.000 * Emas batangan 1.000 gram Rp 946.600.000 ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan
0 Comments
PT Rifan - Jakarta Menteri ESDM Arifin Tasrif melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ESDM pagi ini. Salah satu yang dilantik ialah Tutuka Ariadji sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas).Kursi Dirjen Migas sudah setahun lebih kosong sejak Djoko Siswanto diberhentikan oleh Iganasius Jonan yang kala itu menjadi menteri. Sejak saat itu, posisi Dirjen diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Dalam pelantikan ini, Arifin memandu pembacaan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Arifin diikuti pejabat yang dilantik, Jumat (6/11/2020). Baca Juga :
Selanjutnya, posisi FX Sutijastoto diisi oleh Dadan Kusdiana yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Lalu, Arifin juga melantik Maompang Harahap menjadi Inspektur I Kementerian ESDM. Sebelumnya, Maompang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara 'menyentil' pemerintah daerah (pemda) yang membiarkan anggaran belanjanya mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) atau bank.Pada tahun 2020, Suahasil mengatakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hampir sepertiganya dari total anggaran belanja negara di APBN. Di tengah pandemi Corona, pelaksanaan anggaran belanja khususnya di daerah menjadi penting untuk menjaga perekonomian dan pendapatan masyarakat. "Kami di Kemenkeu masih melihat sekitar Oktober total saldo yang ada RKUD masih sekitar Rp 239 triliun. Ini berarti dana tersebut di perbankan, kalau di perbankan maka sebagian itu akan ditaruh di bank sentral," kata Suahasil saat menjadi pembicara kunci di acara Ejavec 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020). Dengan masih mengendapnya dana tersebut, Suahasil memastikan perputaran ekonomi di daerah tidak terjadi. Dengan begitu akan mengganggu pendapatan masyarakat desa maupun perekonomian daerah secara keseluruhan. Baca Juga :
"Dalam kondisi pandemi, ketika pergerakan daerah lebih sulit maka mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal, kita bisa memaksimalkan adanya pasar lokal," katanya. "Kita ingin agar sektor pertanian tetap berproduksi, kegiatan UMKM tetap produksi hasil kerajinan, makanan, minuman, keperluan rumah tangga di daerah masing-masing dan menjadi kegiatan ekonomi lokal, memutar ekonomi di tingkat lokal perlu kita pikirkan di tengah pandemi," tambahnya. Menurut Mantan Kepala BKF Kementerian Keuangan ini mengungkapkan, Indonesia memiliki pasar yang tinggi terlihat dari jumlah penduduknya yang sekitar 270 juta orang. Dengan begitu dana pemda yang mengendap bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pasar yang dimiliki Indonesia. "Ini untuk mendorong, kita gulirkan proses ini, kita dorong bagi PDB dan bagi pertumbuhan ekonomi kita, kami memiliki keyakinan melakukan ini, kita terus perbaiki desain APBN agar bisa mendorong," katanya. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut dana pemda yang mengendap sudah kembali ke Bank Indonesia. Menurut dia, dana tersebut belum terserap karena perekonomian saat ini dalam keadaan tidak biasa. "Masih banyak dana-dana yang ada di perbankan belum masuk ke sektor riil, dan dana-dana tersebut masuk ke BI," ujar Destry. Desty menilai, dana pemerintah daerah sebesar Rp 239 triliun yang masuk ke Bank Indonesia ini merupakan hal yang wajar. Sebab, jika mengendap RKUD daerah maka akan menjadi persoalan baru bagi perbankan di daerah masing-masing. "Sehingga dana itu masuk kembali ke BI. Ke depan kalau ingin mempercepat pembangunan tentunya dana-dana tersebut harus kembali ke sektor riil yang digunakan untuk pembangunan, ataupun konsumsi seperti yang disampaikan Pak Wamen," ungkapnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2021 menuai polemik. Sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kebijakan asimetris, yakni kenaikan UMP berlaku bagi perusahaan tidak terdampak COVID-19. Sementara yang terdampak tetap menggunakan UMP 2020. Kebijakan itu menuai polemik lantaran tidak jelas disebutkan kriteria perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak virus Corona. Baru belakangan disebutkan sejumlah sektor yang dikecualikan dari kewajiban menaikkan UMP, salah satunya sektor pusat perbelanjaan (mal). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) pun bisa bernapas lega. "Saya kira memang sudah seharusnya demikian ya. Jadi memang kan kalau berdasarkan data dari BPS DKI kan salah satu sektor yang terpuruk itu, yang terdampak paling parah itu kan sektor perdagangan salah satunya, di mana subsektornya adalah pusat perbelanjaan. Jadi memang kondisi ini sudah berat," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI Alphonzus Widjaja kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020). Baca Juga :
Paling tidak dengan tidak adanya kenaikan UMP 2021 untuk bisnis pusat perbelanjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dicegah. "Yang dikhawatirkan kalau dipaksakan UMP ini naik, jadi dikhawatirkan perusahaan pasti akan mempertahankan biaya operasional seefisien mungkin. Kalau ada kenaikan gaji, kemungkinan bisa terjadi pemutusan hubungan kerja untuk mempertahankan biaya operasional tidak naik secara total," sebutnya. Keputusan bisnis pusat perbelanjaan dikecualikan dari kewajiban menaikkan UMP disampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah. Namun pengusaha harus mengajukan ke Disnaker bahwa perusahaan tidak mampu menaikkan UMP 2021. "Jadi saya kira dengan tidak dinaikkannya UMP pusat perbelanjaan, saya kira ini langkah yang terbaik saat ini daripada nanti terjadi lagi pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan harus mempertahankan biaya operasional," tambahnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Setelah melalui jalan panjang, akhirnya Amerika Serikat (AS) memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk kepada negara-negara berkembang. Insentif dagang tersebut diberikan melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR). "Pada tanggal 30 Oktober 2020, Pemerintah AS melalui United States Trade Representative (USTR) secara resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences kepada Indonesia," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melalui keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020). Baca Juga :
Terdapat 3572 pos tarif yang telah diklasifikasikan oleh US Customs and Border Protection (CBP) pada level Harmonized System (HS) 8-digit yang mendapatkan pembebasan tarif melalui skema GSP. "3572 pos tarif tersebut mencakup produk-produk manufaktur dan semimanufaktur, pertanian, perikanan dan juga industri primer. Daftar produk yang mendapatkan pembebasan tarif bisa dilihatpada Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US)," paparnya. Lalu apa untungnya buat Indonesia? Baca di halaman selanjutnya. Retno menjelaskan fasilitas GSP bakal mendorong ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut. "Dengan perpanjangan pemberian fasilitas GSP ini diharapkan nilai ekspor Indonesia akan semakin meningkat," tambahnya. Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan pemberian fasilitas GSP ini akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke AS. Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan tingginya potensi kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan kedua negara, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Dalam rangka itu, Indonesia akan mengusulkan diadakannya negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau Kesepakatan Perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan AS. "LTD, yang akan mencakup kerja sama perdagangan, investasi hingga sektor informasi, komunikasi dan teknologi, diharapkan dapat membantu mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan AS hingga mencapai US$ 60 miliar pada tahun 2024," tambahnya. Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC), pada 2019, ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai US$ 2,61 miliar atau setara 13,1% dari total ekspor Indonesia ke AS yang sebesar US$ 20,1 miliar. Dari Januari-Agustus 2020, kata Retno di tengah pandemi COVID-19 ini nilai ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat US$ 1,87 miliar atau naik 10,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan |
Archives
September 2021
Categories |