PT Rifan Financindo - London Maskapai asal Inggris, British Airways (BA) akan memangkas lebih dari 12.000 pekerja. Kebijakan ini dilakukan karena krisis keuangan yang terus meningkat akibat pandemi virus Corona (COVID-19). CEO British Airways Alex Cruz mengatakan, prospek sektor penerbangan telah memburuk dalam beberapa minggu terakhir dan langkah-langkah yang diambil untuk menghemat uang tidak cukup untuk menutupi kerugian maskapai. Pasalnya hingga saat ini kebijakan lockdown di beberapa negara berdampak pada larangan penerbangan. Hal tersebut mengancam maskapai diambang kebangkrutan. Sebelumnya BA telah memberhentikan 30.000 karyawan dengan 80% dari gaji bulanan hingga akhir Mei. Gaji karyawan ditanggung pemerintah Inggris sebesar £ 2.500 setara Rp 48 juta (Rp 19.200/ pound sterling UK) Menurut Cruz kini tidak ada lagi dana talangan dari pemerintah dan Ia khawatir tidak bisa membayar jika terus mengharapkan dana pinjaman. Ia juga menegaskan dana pinjaman tidak akan cukup untuk menanggulangi krisis keuangan jangka panjang. "Skala tantangan ini membutuhkan perubahan besar sehingga kita berada dalam posisi kompetitif dan tangguh. Tidak hanya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tetapi untuk menahan guncangan ekonomi atau peristiwa lain yang dapat mempengaruhi maskapai, "tambahnya Cruz Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional, krisis keuangan yang semakin meningkat pada sektor penerbangan dapat menyebabkan pendapatan anjlok sebanyak 55% tahun ini, atau sekitar US$ 314 miliar. Akibatnya beberapa maskapai berusaha mencari dana talangan pemerintah akibat tekanan keuangan di tengah pandemi Corona. Baca Juga :
Lufthansa, yang punya maskapai di Jerman, Swiss, Austria dan Belgia, telah mengurangi operasi armadanya dan menutup salah satu maskapainya. Hal paling buruk telah terjadi pada Virgin Australia. Pekan lalu resmi melaporkan bahwa mereka menyerah atas tekanan keuangan akibat dampak dari virus Corona dan mendaftarkan kebangkrutan. Sementara, Virgin Atlantic masih berjuang dengan mencari investor asing demi bertahan pada krisis ini. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo
0 Comments
PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Pemerintah memilih sistem nontunai untuk memberikan ongkos Kartu Pra Kerja. Setidaknya saat ini ada OVO, GoPay, LinkAja, dan BNI yang telah resmi menjadi mitra pembayaran. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasetya mengatakan dipilihnya sistem nontunai dalam program Kartu Pra Kerja untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. "Di samping melayani Kartu Pra Kerja, juga meningkatkan inklusi keuangan. Dari mitra ini inklusi bisa naik," kata Gede melalui telekonferensi, Selasa (28/4/2020). Baca Juga :
Dengan ongkos dikirim lewat digital, diharapkan peserta tidak menghabiskannya secara keseluruhan. Peserta Kartu Pra Kerja didorong bisa menyisihkan sebagian insentif yang didapat untuk ditabung sebagai modal usaha. "Kalau masyarakat mengakses lewat keuangan lembaga formal dia bisa menabung. Di masa pandemi ini menabung adalah menjadi hal yang utama. Kami berharap penerima Kartu Pra Kerja bijaksana menggunakan dana dan dana yang disediakan tidak habis untuk konsumtif tapi bisa digunakan sebagai modal mengembangkan usaha mereka setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya. Terlebih dengan adanya pandemi virus Corona (COVID-19), transaksi secara digital dianggap dapat meminimalisir penyebaran virus tersebut. "Pembayaran cash relatif menjadi transmisi penularan sehingga meminimalisir risiko COVID-19 melalui pembayaran digital. Dengan pembayaran digital berharap bisa mendukung masyarakat untuk bisa melakukan transaksi secara aman," ucapnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik Rifanfinancindo - New York Departemen Keuangan AS mencatat ada tambahan 4,4 juta orang mengajukan tunjangan pengangguran per 18 April lalu. Tunjangan ini diajukan dalam rangka mencari bantuan keuangan karena sebagian besar bisnis telah tutup akibat pandemi Corona Kini dalam waktu lima minggu berturut-turut sejak pertengahan Maret hingga pertengahan April ini, total 26,5 juta orang di Amerika Serikat (AS) telah mengajukan klaim tunjangan pengangguran. Klain tunjangan yang diajukan pekerja tidak semua berjalan mulus. Beberapa ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan. Padahal angka pengangguran di AS telah menunjukkan pukulan yang keras kepada pekerja akibat pandemi Corona. Melansir dari CNN, Jumat (24/4/2020), sekitar 16,2% dari angkatan kerja AS kini telah kena PHK, cuti atau pengurangan jam kerja selama pandemi Corona. Kendati demikian, Ekonom Senior di Economic Policy Institute Shierholz mengatakan jumlah klaim tiga minggu terakhir ini telah turun. Lonjakan terbesar terjadi pada akhir Maret lalu, yang mencapai 6,9 juta orang. Meski begitu, klaim terus dalam angka jutaan tiap minggunya. Studi menunjukkan pekerja berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh hilangnya pekerjaan, dan orang minoritas, khususnya keluarga kulit hitam dan hispanik, diperkirakan menanggung beban biaya ekonomi akibat krisis ini. Baca Juga :
Sedangkan di Florida, lebih dari seperempat klaim ditolak karena para pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk program tunjangan pengangguran reguler. Namun, beberapa mungkin masih memenuhi syarat di bawah program bantuan pengangguran pandemi baru yang dibuat Kongres dalam paket bantuan $ 2 triliun bulan lalu. Anggota parlemen memperpanjang sementara program pengangguran ke kontraktor independen, wiraswasta, dan mereka yang terdampak virus Corona. Kini negara-negara kembali bergegas untuk memperbarui dan memproses jenis klaim lain guna membantu masyarakat yang terdampak virus Corona. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik Rifan Financindo - Jakarta Program Kartu Pra Kerja yang berjalan di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) menuai polemik. Beberapa pihak menilai anggaran Rp 20 triliun program tersebut lebih baik digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT).Menanggapi itu, Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian, Yulius mengatakan Kartu Pra Kerja sudah dirancang untuk meningkatkan skill peserta, sehingga dananya tidak bisa dirubah untuk bantuan sosial (bansos). "Ini terkait dengan aturannya dalam Peraturan Presiden mengatakan bahwa harus ada komponen-komponen pelatihan," katanya melalui telekonferensi, Kamis (23/4/2020). Baca Juga :
"Saya rasa ini nggak apa-apa juga, tetap komponen pelatihannya ada cuma social safety net-nya diperbesar. Tentunya tetap ada pelatihan kerja karena dengan adanya pelatihan kerja, orang di rumah diharapkan bisa belajar. Lulusan SMA ada, lulusan kuliah ada, sambil menunggu COVID-19 ini akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang levelnya tidak terlalu berat," ucapnya. Selain itu, Yulius menganggap anggaran Rp 20 triliun untuk Kartu Pra Kerja tidak terlalu besar. Lagi pula menurutnya pemerintah sudah banyak menyiapkan BLT untuk dampak pandemi ini. "Kita punya program safety net Rp 110 triliun dan Kartu Pra Kerja ini hanya 5%-nya. Jadi kalau mau safety net yang bentuknya langsung, BLT, PKH, itu ada tempatnya. Jadi nggak terlalu besar sebetulnya," ucapnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo - Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang kegiatan mudik tahun ini. Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk mengakomodir kebijakan tersebut. "Kemarin Presiden sudah memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi mengimbau tapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik. Arahan beliau, transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020). Penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya. Jelasnya, regulasi transportasi terkait larangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Larangan dilakukan bertahap dan sanksi penuh akan diterapkan pada 7 Mei 2020. "Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi COVID-19," jelas Adita. Baca Juga :
Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi). Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya. Hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan Financindo Berjangka – Jakarta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada investor yang membatalkan investasinya di Indonesia gara-gara pandemi COVID-19. Namun merebaknya virus Corona membuat rencana sejumlah investasi tertunda.Dia menjelaskan, yang ditunda oleh investor terkait ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan proyek. Seperti proyek Tanjung Jati Power (YTL Power) senilai Rp 38 triliun. "Contoh katakanlah (proyek) Tanjung Jati. Ini investasi mangkrak. Tanjung Jati di Jabar Rp 38 triliun. Yang harusnya ground breaking-nya itu bulan Maret tapi kemudian diundur karena COVID-19, diundur ke bulan Mei akhir," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi triwulan pertama 2020 melalui saluran YouTube BKPM, Senin (20/4/2020). Baca Juga :
"Di lapangan sekarang sudah mulai persiapan persiapan. Itu pun di tempat-tempat lain begitu. Jadi saya pastikan bahwa tidak ada yang membatalkan investasinya. Yang ada hanya lah menunda waktu sedikit. Bahasa kerennya itu menjadwal ulang," jelasnya. Pihaknya pun sudah memastikan hal tersebut dengan menanyakan langsung melalui perangkat elektronik kepada pihak investor. "Sampai sekarang di BKPM dari semua, kita kan berkomunikasi terus. COVID-19 ini kita komunikasi terus, video conference terus, kita telepon satu-satu, kami belum menemukan satu investor yang mengatakan membatalkan investasinya di Indonesia," tambahnya.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik Rifanfinancindo - Jakarta Pemerintah memutuskan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada presiden, wakil presiden hingga pejabat setingkat eselon III ke atas. Dari pemangkasan THR ini, pemerintah bisa menghemat Rp 5,5 triliun. Anggaran yang dihemat ini masuk ke APBN untuk kemudian dibelanjakan ke pos-pos lain. "Kita bisa mengurangi anggaran THR hampir Rp 5,5 triliun itu berarti uangnya yang sudah dialokasikan nanti masuk APBN secara keseluruhan, di sisi lain belanja kesehatan, bansos dan berbagai dukungan kepada usaha kecil menengah juga menimbulkan belanja baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam teleconference, Jumat (17/4/2020). Baca Juga :
"Pejabat eselon ketiga ke bawah diberikan hanya tunjangan melekat tidak termasuk tunjangan kinerja yang selama ini yang dua tahun ini ditambahkan komponen THR. Dan ini juga berlaku ASN pusat maupun yang ada di Pemda," katanya. Dia menambahkan, pensiunan juga akan mendapat THR seperti halnya tahun sebelumnya. "Dan satu lagi diberikan kepada pensiun diberikan sesuai yang telah didapat tahun yang lalu," ujarnya.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifanfinancindo Sumber : finance.detik
PT Rifan Financindo - Jakarta Pemerintah menanggung biaya pasien yang terinfeksi COVID-19 dan PDP di Siloam. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan KMKes 238-2020 biaya ini ditanggung penuh pemerintah.Direktur Komunikasi Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati menjelaskan pemerintah RI khususnya Menteri Keuangan sudah mengalokasikan anggaran dan disalurkan lewat Menkes dalam KMK/Keputusan Menteri Kesehatan untuk ketetapan dan pelaksanaannya. "Ini sesuatu hal yang positif bagi masyarakat warga Indonesia dimana setiap pasien ditanggung pemerintah termasuk WNA," kata Danang dalam siaran pers, Selasa (14/4/2020). Dia menjelaskan walaupun yang ditanggung oleh pemerintah atas biaya perawatan COVID-19 tidak akan mencukupi total biaya aktual dari RS swasta (yang tidak menerima subsidi dan bantuan keuangan pemerintah), Siloam telah memutuskan untuk mendukung penuh keputusan pemerintah dan memberikan pelayanan COVID berdasarkan KMK. Selanjutnya pasien COVID-19 dan PDP yang masuk dirawat RS Siloam Kelapa Dua dan RS Siloam Mampang akan dirawat oleh biaya Siloam yang nantinya akan ditagih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan walaupun tidak akan mencukupi dan menutupi seluruh biaya. Ini artinya tak ada lagi triple track management pasien, yaitu Private Pay, Asuransi dan Tanggungan Pemerintah. Hanya ada satu track, yaitu pasien yang di tanggung pemerintah. Baca Juga :
Menurut dia, perlu diketahui, keputusan pemerintah sangat jelas protokol dan SOP perawatannya. Ini termasuk bangsal umum terbuka, swab yang di siapkan pemerintah dan di proses pemerintah/Litbangkes, proses perawatan klinis yang ditetapkan tanpa CT Scan, dan obat obatan tertentu yang di tetapkan secara ketat oleh pemerintah. Danang mengatakan ketetapan ini berlaku segera. Dengan demikian, masyarakat luas bisa menikmati pelayanan dan perawatan pasien COVID-19 dan PDP di Siloam Kelapa Dua dan Mampang. "Seluruh jaringan, fasilitas dan pelayanan medis kesehatan untuk umum di seluruh 39 RS Siloam tersebar secara nasional tetap beroperasi penuh dan normal seperti biasa, termasuk pelayanan IGD, Prosedur OT, LDS/Melahirkan, Radiologi, Farmasi, Rawat Jalan, Rawat Inap, Fisioterapi dan lainnya. RS Khusus Kanker, Siloam MRCCC kuga sepenuhnya beroperasi normal seperti biasa," jelasnya. Kontak HP Rujukan RS Siloam: 1) RS Siloam Kelapa Dua
Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan Financindo Berjangka | Pegawai Bank BUMN Ramai-ramai Sisihkan Gaji Bantu Perangi Corona4/7/2020 PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Para pegawai yang ada di dua bank BUMN menyisihkan gaji untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.Misalnya pegawai PT Bank Mandiri Tbk tahap awal telah menyisihkan gaji dan memberikan donasi kepada 1.000 orang dengan nilai bantuan masing-masing Rp 750.000 per bulan. Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Bank Mandiri Agus Dwi Handaya mengatakan, aksi penyisihan gaji lewat gerakan Mandirian Cinta Indonesia ini, merupakan kepedulian pegawai Bank Mandiri untuk membantu pemerintah agar masyarakat tetap dapat di rumah demi meminimalisir penyebaran Corona. Pada gerakan ini, pegawai Bank Mandiri menyisihkan gaji bulanannya untuk membantu masyarakat yang terdampak selama 3 bulan. " Nilai bantuan yang disalurkan nantinya sebesar Rp 750 ribu per orang dan akan diberikan melalui aplikasi LinkAja," kata Agus dalam siaran pers. Adapun penerima bantuan dari gerakan Mandirian Cinta Indonesia ini adalah, kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap bulanan dan kehilangan penghasilan. Kelompok masyarakat tersebut antara lain tukang parkir, pengemudi kendaraan umum termasuk Angkutan kota, taksi, ojek/taksi online, pedagang kaki lima, tenaga harian lepas, pemulung dan pengangkut sampah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas di fokuskan di Jakarta karena menjadi pusat epidemi. Selain Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Bank BRI juga mengadakan penggalangan dana dari para insan BRILian dalam program "BRILian Fight COVID-19". Baca Juga :
Hingga awal April 2020, program yang melibatkan 6.752 orang insan BRILian ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1,5 miliar. Dia menjelaskan program ini juga merupakan bagian dari culture transformation movement BRI. "Kami mendorong para pekerja yang lebih dari 80% kalangan milenial ikut hadir dalam aksi peduli ini," kata Amam. Penyaluran bantuan nantinya akan difokuskan bagi tenaga medis yang bertugas di lini depan penanganan COVID-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, disalurkan kepada keluarga korban COVID-19 yang membutuhkan secara ekonomi serta para pekerja harian yang bekerja di sektor informal. Sebagai tambahan, Bank BRI melalui program CSR BRI Peduli juga telah menyalurkan lebih dari 200 ribu masker, 5 ribu hand sanitizer, penyediaan sarana cuci tangan gratis di 467 Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia, serta pemberian 1.000 Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kesehatan yang menangani korban covid-19 yang dilaksanakan pada akhir Maret 2020 lalu. "Kami akan terus melanjutkan program ini. Ke depan, kami berharap akan semakin banyak kalangan muda yang ikut berpartisipasi menyisihkan rejekinya demi kepentingan kemanusiaan," tutup Amam. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik |
Archives
September 2021
Categories |