PT Rifan Financindo Berjangka | Anggota DPR Ungkap Ada Kepala Daerah yang 'Palak' Tenaga Honorer1/17/2021 PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Komisi II DPR RI mengusulkan beberapa poin terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu poin yang diusulkan adalah pengangkatan tenaga honorer untuk jadi PNS.Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junirmart Girsang menilai hal itu perlu dilakukan karena ada kepala daerah yang memanfaatkan tenaga honorer untuk mendapatkan uang. Dia bilang untuk jadi tenaga honorer di daerah banyak yang dimintakan uang. "Pak Mendagri ini jadi tugas dan kewenangan Pak Mendagri supaya mengawasi para kepala daerah. Mereka itu sampai sekarang masih menerima para tenaga honorer dan mengutip duit, sampai sekarang dan ini terjadi di Simalungun," kata Junimart saat rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Senin (18/1/2021). Baca Juga :
"1.210 sekarang tenaga honorer dan masa kontrak mereka sudah habis setahun, untuk memperpanjang mereka harus membayar bahkan tenaga honorer juga ditambah lebih kurang 600 orang. Tolong Pak Mendagri ini diawasi di daerah ini di Simalungun boleh dicek," ucapnya. "Di sini ada beberapa tenaga honorer yang lapor ke saya dan mereka dimintain duit. Kalau punya beking Rp 2 juta, kalau tidak Rp 10 juta. Setiap tahun ini, inilah yang mengakibatkan banyak tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat jadi CPNS," tambahnya. Anggota Komisi II lainnya dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun meminta kepala daerah diawasi agar tidak ada yang memanfaatkan situasi ini. Dia meminta pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini harus tertibkan kepala daerah karena pemilihan langsung kepala daerah ini akibatnya tim sukses kemudian ditarik jadi honorer-honorer terus tiap tahun seperti ini. Kalau memang ini tidak benar suruh KPK periksa kepala daerah masukan ke penjara, tidak boleh begini itu tidak benar," tegasnya. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih berharap menggantungkan hidupnya dari menjadi pegawai pemerintah. Padahal masa depannya dianggap masih belum jelas. "Ini idealisme pemerintah untuk menertibkan ASN tapi realitas hari ini ratusan ribu warga negara republik Indonesia berharap hidup dari sini dan sudah menteri yang ketiga tidak menyelesaikan persoalan. Akhirnya rakyat jadi bingung kerja di situ, gantung harapan di situ tapi tidak jelas masa depannya," tuturnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
September 2021
Categories |