PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Bantuan subsidi gaji Rp 1 juta telah cair dan sampai ke rekening penerima sejak Kamis (12/8) kemarin. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. "Uang kemudian ditransfer ke bank-bank Himbara. Mudah-mudahan Kamis sudah di rekening penerima," kata Anwar kepada detikcom, Selasa (10/8/2021) lalu. Nah untuk mengetahui Anda masuk daftar penerima bantuan subsidi gaji Rp 1 juta atau tidak, Deputi Direktur Bidang Humas & Antar Lembaga BPJamsostek, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, penerima bantuan yang ditargetkan Kemnakes berjumlah 8,7 juta dapat memeriksa apakah menjadi penerima atau tidak secara mandiri. "Kami menyediakan fitur untuk pengecekan eligibilitas mendapatkan BSU di Website kami. Iya, peserta bisa cek sendiri, kata Irvansyah saat dihubungi secara terpisah. Baca Juga :
Pengecekan Eligibilitas Calon Penerima BSU dapat dilakukan dengan 2 cara : 1. Peserta yang sudah memiliki akun sso/BPJSTKU a. Dapat mengakses melalui www.sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa juga melalui tombol "cek saldo JHT" yang tersedia di website BPJAMSOSTEK b. Setelah melakukan login applikasi pilih menu "Bantuan Subsidi Upah" yang berada di sisi sebelah kanan. 2. Peserta yang belum memiliki akun sso/BPJSTK a. Kunjungi website BPJAMSOSTEK : www.bpjsketenagakerjaan.go.id b. Pilih tombol "Cek Status Calon penerima BSU" c. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia pada bagian bawah website, data yang dibutuhkan meliputi - NIK - Nama Lengkap - Tanggal lahir Pastikan data yang di isikan sesuai dengan data yang dilaporkan kepada BPJAMSOSTEK. Sekedar informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 8,7 juta penerima bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja atau buruh dari data BPJS Ketenagakerjaan. Transfer subsidi gaji akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal ini akan diberikan kepada 1 juta calon penerima bantuan. Sedangkan untuk proses pencairannya, akan langsung ditransfer ke rekening penerima BSU/subsidi gaji melalui Bank BUMN, yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan
0 Comments
PT Rifan - Jakarta Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Anggaran yang digulirkan mencapai Rp 8,8 triliun. BSU diberikan sebesar Rp 1 juta dengan dua kali pembagian. Syaratnya penerima BSU ini harus terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal Juni 2021. Lalu gaji paling besar Rp 3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Baca Juga :
Cara ceknya bisa lewat Whatsapp lho. Dikutip dari akun twitter @BPJSTKinfo disebutkan peserta BPJamsostek ini bisa mendapatkan informasi ke nomor 081380070175 bila mengalami kendala terkait layanan program BPJAMSOSTEK. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada perbedaan antara subsidi gaji tahun 2020 dan 2021, salah satunya dari sisi besaran bantuannya. Tahun lalu, subsidi gaji diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, jadi totalnya sebesar Rp 2,4 juta. Sementara besaran dana yang akan diterima oleh pekerja pada program subsidi gaji tahun ini sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk 2 bulan, dan disalurkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Namun, untuk tahap awal dana tersebut baru disalurkan kepada 1 juta pekerja dari target 8,7 juta pekerja. "Bantuan subsidi gaji atau upah tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 yang lalu. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan," kata Ida. Program subsidi gaji Rp 1 juta diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/upah Bagi Pekerja/buruh Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan Rifan Financindo - Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 8,7 juta penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh dari data BPJS Ketenagakerjaan. Proses pencairannya disebut sudah dimulai sejak pekan lalu. Transfer subsidi gaji akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal ini akan diberikan kepada 1 juta calon penerima bantuan. Sedangkan untuk proses pencairannya, akan langsung ditransfer ke rekening penerima BSU/subsidi gaji melalui Bank BUMN, yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. "Kita usahakan (pekan ini ditransfer). Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, sekali lagi kita ingin cepat dan tepat," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada detikcom, Kamis (5/8/2021) lalu. Baca Juga :
"Data calon penerima BSU akan dicek, di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar sesuai dengan format sehingga menghindari duplikasi data," ujarnya. Data yang akan diperiksa adalah nomor rekening, NIK hingga sektor pekerjaan. Nantinya peserta yang mendapat subsidi gaji adalah pekerja yang berada di sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu siapa saja yang dapat menerima BLT dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Cek halaman berikutnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa untuk mendapatkan subsidi gaji tersebut, pekerja/buruh harus memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. Bila memenuhi syarat, penerima bantuan dapat menerima dana sebesar Rp 1 juta. "Pekerja/buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer, sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp 1 juta," ujar Ida. Adapun persyaratan yang dimaksud yaitu WNI dibuktikan dengan NIK. Selanjutnya, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021. Selain itu, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000. Jadi penerima bantuan subsidi gaji ini harus pekerja/buruh dengan upah/gaji paling banyak sebesar Rp 4,8 juta. Sedangkan untuk persyaratan lainnya, kali ini BPJS Ketenagakerjaan hanya akan memberikan subsidi gaji kepada buruh/pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4. Hal ini sejalan dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifanfinancindo | 2 Eks Direksi AISA Divonis 4 Tahun Penjara Gegara Manipulasi Laporan Keuangan8/9/2021 PT Rifan Financindo - Jakarta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Joko Mogoginta dan Budhi Istanto dengan hukuman penjara masing-masing selama empat tahun dan denda masing-masing Rp 2 miliar subsider tiga bulan penjara. Keduanya dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan manipulasi laporan keuangan 2017 dengan tujuan mengerek harga saham perseroan. "Menyatakan Joko Mogoginta, dan Budhi Istanto secara sah dan meyakinkan memberikan pernyataan yang tidak benar atau meneysatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa efek Indonesia. Sebagaimana dilarang dalam pasal 93 UU 8/1995 tentang Pasar Modal," ungkap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Sayuti, Kamis (5/8/2021). Baca Juga :
Adapun manipulasinya berupa enam perusahaan distributor afiliasi yang ditulis merupakan pihak ketiga, dan adanya penggelembungan (overstatement) piutang dari enam perusahaan tersebut dengan nilai mencapai Rp 1,4 triliun. Hakim Akhmad juga menyebutkan adanya dugaan aliran dana dari perseroan senilai Rp1,78 triliun kepada manajemen. "Adanya aliran dana Rp1,78 trililun melalui beberapa skema seperti pencarian dana dari beberapa bank melalui deposito berjangka, transfer bank, dan yang lainnya. Hal ini tidak dilakukan pengungkapan yang memadai oleh perseroan sehingga melanggar aspek pengawasan pasar modal," sambung Hakim Akhmad. Hakim Akhmad juga menilai pelanggaran pasal 93 UU 8/1995 tentang Pasar Modal merupakan tindakan pidana, sehingga ia menilai langkah OJK yang langsung melakukan penyidikan terhadap perkara ini merupakan langkah yang tepat. Hal ini sekaligus mematahkan argument pembelaan dari pembela hukum serta Chaerul Huda, saksi ahli terdakwa yang menilai kesalahan pencatatan afiliasi dan penggelembungan piutang harusnya diberi sanksi administratif. Lebih lanjut Anggota Majelis Hakim Arlandi Triyogo menjelaskan, tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Joko dan Budhi memang memberikan kerugian kepada para pemegang saham Tiga Pilar dan melanggar aspek perlindungan terhadap investor pasar modal. "Adanya enam distributor yang dicatat sebagai pihak ketiga memiliki konteks perlindungan investor. Terhadap perusahaan pihak ketiga artinya jika terjadi masalah yang akan bertanggung jawab adalah pihak ketiga. Sementara karena enam perusahaan distributor adalah afiliasi, jika terjadi masalah adalah perusahaan (Tiga Pilar), artinya ada konflik di internal," papar Hakim Arlandi. Dalam persidangan sebelumnya, salah satu pemegang saham minoritas dari enam perusahaan distributor tersebut yaitu Hendra Hadi Subrata mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya tindakan penggelembungan piutang terhadap perusahaan-perusahaannya dalam laporan keuangan Tiga Pilar. Sebab perintah penggelembungan memang dilakukan atas perintah Joko. Hal ini terungkap dari bukti-bukti yang dihadirkan dari persidangan berupa dokumen, invoice yang dibuat memang bertujuan untuk menaikan penjualan Tiga pilar. "Sebagai salah satu pemilik perusahaan distributor tersebut, tentu akan ada kerugian buat kami. Semisal bagaimana jika Tiga Pilar melakukan penagihan sesuai nilai laporan keuangannya? Tentu itu akan sangat merugikan buat kami. Overstatement dilakukan untuk kepentingan Joko, bukan untuk perusahaan distributor," sebut Hendra. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan PT Rifan Financindo Berjangka - Jakarta Indonesia dan beberapa negara seperti Jepang, China, Malaysia dan Thailand sudah meneken kerja sama Local Currency Settlement (LCS). Jadi, transaksi penyelesaian menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) Bank Indonesia (BI) Donny Hutabarat mengungkapkan tujuan dari LCS ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung internasional. Kemudian untuk efisiensi biaya transaksi valas dengan mekanisme direct quotation. Selanjutnya diversifikasi eksposur mata uang non dolar AS bagi pelaku pasar dan pengembangan pendalaman pasar keuangan. "Dengan adanya penguatan kerangka transaksi mata uang lokal ini sejak 2021 maka kegiatan remitansi seperti pendapatan pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja asing, biaya sekolah dan biaya hidup bisa dilakukan melalui bank ACCD," kata dia dalam Taklimat Media, Jumat (6/8/2021). Donny menyebutkan dengan mekanisme penguatan LCS ini maka transaksi remitansi atau pengiriman uang ke luar negeri ini akan menjadi lebih murah. Karena tak perlu ada proses konversi pengiriman uang ke dolar AS kemudian ke mata uang negara tujuan. "Remitansi ini tentunya akan lebih murah, kan dia tidak perlu dikonversi jadi untung di spread, jadi kalau mau Malaysia Ringgit bisa langsung ke MYR di Indonesia," ujarnya. Menurut dia tapi tetap ada biaya transfer yang besarannya tergantung dari bank masing-masing. "Tergantung dari bank penawarannya seperti apa, secara umum pasti lebih murah," jelas dia. Baca Juga :
Selain itu perluasan eligible underlying transaksi LCS Indonesia-Malaysia ini mencakup transaksi Current Account (perdagangan barang dan jasa, pendapatan primer seperti transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja, pendapatan investasi. Lalu pendapatan sekunder atau penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah termasuk remitansi. Selain itu investasi langsung termasuk di dalamnya intercompany loan untuk perusahaan satu grup yang sama. Kemudian penguatan LCS Indonesia-Malaysia ini juga mencakup relaksasi threshold kewajiban underlying, di mana untuk LCS Indonesia-Malaysia sebesar <$200.000,- ekuivalen per transaksi tidak memerlukan dokumen underlying transaksi. "Relaksasi LCS Indonesia-Malaysia juga mencakup perluasan jenis transaksi yang diperbolehkan ditransaksikan dalam skema LCS menjadi FX Spot, FX Forward, FX Swap, CCS dan DNDF," jelasnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Berjangka Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan PT Rifan - Jakarta Indonesia punya tantangan besar untuk menjadi negara maju dengan status negara berpenghasilan tinggi (high income country) di 2045. Target itu semakin sulit karena ada pandemi COVID-19. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan target itu akan molor dan Indonesia diperkirakan baru bisa keluar dari negara berpendapatan menengah pada tahun 2040-an. Sebelum pandemi COVID-19, pemerintah mentargetkan hal itu bisa terjadi di 2036. "Memang akan terjadi pergeseran dari waktu di mana kita graduasi dari middle income trap yang tadinya 2036 mungkin (baru bisa) 2040-an, 44 atau 45," katanya dalam Webinar Publik 'CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045', Rabu (4/8/2021). Baca Juga :
Itu juga dengan catatan pertumbuhan ekonomi di 2022 harus mencapai 6%. Jika target itu tidak tercapai juga, Indonesia harus gigit jari untuk bisa menjadi negara maju dengan status sebagai negara berpenghasilan tinggi. "Kalau pertumbuhan ekonomi kita di bawah itu, memang tahun 2045 mungkin kita belum lolos dan lulus dari negara middle income trap," tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi setidaknya di 2045. Jika tidak, Indonesia harus benar-benar melupakan mimpi tersebut. "Saya menegaskan 2045 penting bukan hanya merayakan 100 tahun kemerdekaan. Kalau deadline 2045 tidak bisa kita penuhi, susah atau belum berhasil keluar dari middle income trap 2045, akhirnya kita harus melupakan mimpi itu," katanya. Komisaris Utama Telkom itu menyebut sebelum 2045 merupakan momentum yang sangat pas bagi Indonesia mencapai mimpi jadi negara berpenghasilan tinggi karena melimpahnya bonus demografi. Di situ lah mayoritas masyarakat berada dalam usia produktif yang membuat banyak negara berhasil keluar dari jebakan kelas menengah. Bambang menilai mayoritas penduduk Indonesia bakal berada di usia tua setelah 2045. Hal itu membuat sumber daya manusia (SDM) untuk menggenjot perekonomian juga semakin berkurang. "Saat ini paling tepat karena menjelang 2045 Indonesia berubah menjadi aging society. Sekarang ini usia produktifnya sebagai bangsa kalau sudah pensiun, kesehatan tidak seprima dulu (jadi) agak susah jadi orang kaya tadi," paparnya. "Jadi kita harus jadikan 2045 itu tidak hanya simbol 100 tahun, tapi semacam deadline yang tak boleh dilewat," sambung mantan Kepala Bappenas yang dulunya turut terlibat merancang visi Indonesia 2045 tersebut. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan Rifan Financindo - Jakarta Obat terapi COVID-19 Remdesivir merupakan salah satu yang ketersediaannya kurang mencukupi di Indonesia. Sampai akhir Agustus 2021, stok Remdesivir yang harus disediakan sebanyak 384.503 dosis.Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah akan terus melobi berbagai negara untuk mengamankan Remdesivir. "Remdesivir masih harus ada pemenuhan sebanyak 384.000 lagi yang sedang kami upayakan untuk mendapatkan salah satunya dari Iran karena mereka memiliki stok Remdesivir yang cukup di negaranya dan kami minta sebagian stok yang mereka miliki itu bisa dikirim atau diberikan kepada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan obat di Indonesia," katanya dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8/2021). Baca Juga :
Nadia menjelaskan adanya lonjakan kasus membuat beberapa negara pemasok menahan ekspor. Hal itu membuat tidak mudah melakukan pemenuhan obat maupun bahan bakunya karena semua negara ingin memenuhi kebutuhan untuk negaranya sendiri. "Seperti India mereka menahan sebagian ekspor bahan baku. Jepang juga menahan sebagian obat tersebut karena obat COVID adanya itu-itu saja dan penyedianya tidak banyak sehingga otomatis dalam kondisi antisipasi terjadinya peningkatan kasus, banyak negara yang pemilik bahan baku dan produsen obat menahan atau membatasi impornya," jelasnya. Selain Remdesivir, obat terapi COVID-19 lainnya yang harus impor dan sulit didapat adalah Tocilizumab dan Intravenous Immunoglobulin (IVIG). Selain dari Turki, kata Nadia, pemerintah sedang berusaha mendapatkan tambahan suplai jenis obat tersebut dari China, Bangladesh, dan Mesir. "Kita perlu dorong mekanisme lain seperti spesial akses supaya kita bisa mendapatkan tambahan suplai dari China, Bangladesh, Mesir, dan juga Turki untuk bisa mendatangkan tiga jenis obat itu," tandasnya. ( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka )Lihat : Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifanfinancindo | Asal Usul Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio yang Bikin Heboh Satu Negara8/2/2021 PT Rifan Financindo - Jakarta Keluarga pengusaha Akidi Tio bikin heboh satu negara karena sumbangan hibah Rp 2 triliun. Usut punya usut, asal usul sumbangan itu awalnya disebut merupakan keuntungan dari bisnis Akidi Tio di Singapura dan Hong Kong.Hal itu diungkap oleh orang terdekat dari anak Akidi Tio dalam unggahan tulisan Dahlan Iskan dalam website pribadinya disway.id. "Uang itu hasil usaha Aki dengan partner bisnis di Singapura dan Hong Kong," tulis Dahlan Iskan dikutip dari disway.id, Sabtu (31/7/2021). Selain itu, diungkapkan juga Akidi Tio memiliki aset berupa gedung. Harta Akidi Tio yang berada di Singapura dan Hong Kong itu juga diketahui oleh ketujuh anaknya. Namun, ternyata selain Heryanti yang lainnya putus harapan untuk mencairkan harta-harta tersebut. "Uang itu tidak akan bisa dicairkan. Kalau toh bisa harus dengan usaha yang luar biasa dan biaya yang besar," ujar Dahlan. Dahlan mengungkap sebenarnya ada cerita khusus bagaimana anak Akidi Tio, Heryanti mengetahui Ayahnya memiliki uang di Singapura dan Hong Kong. "Kelak juga akan saya ceritakan," tulis Dahlan. Teman terdekat Heryanti yang dihubungi oleh Dahlan pun menceritakan pernah meminjamkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Heryanti untuk biaya mencairkan uang Akidi Tio di Singapura dan Hong Kong. Tidak hanya itu, teman Heryanti itu juga mengatakan pernah mendampingi Heryanti ke Singapura dan Hong Kong untuk mengurus pencairan uang Akidi Tio. Padahal, uang yang dipinjamkan teman terdekat Heryanti sebesar Rp 3 miliar belum terbayar. "Dia mendukung penuh Heryanti. Tidak sedikit pun ragu pada kebaikan Heryanti," ungkap Dahlan. Sebagai informasi, Akidi Tio telah meninggal dunia pada 2009 di usia 89 tahun. Sekitar empat tahun sebelumnya, istri Akidi Tio lebih dulu meninggal dunia. Pasangan suami istri itu disebut memiliki tujuh anak, salah satunya bernama Heryanti. Baca Juga :
Kehebohan sumbangan Rp 2 triliun ini pun berlanjut. Di hari yang sudah dinanti-nanti, Heryanti secara tiba-tiba dipanggil ke Polda Sumatera Selatan. Dia diperiksa perihal sumbangan Rp 2 triliun. Polda Sumsel mengatakan Heryanti dipanggil untuk menjelaskan permasalahan bilyet giro yang akan digunakan untuk mencarikan sumbangan Rp 2 triliun.( Mbs-Rifan-Financindo-Berjangka ) Lihat : PT Rifan Financindo Sumber : finance.detik PT Rifan Financindo, Rifanfinancindo, Rifan Financindo PT Rifan |
Archives
September 2021
Categories |